 |
Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan untuk tahun 2025 dan semester pertama 2026.
Dalam pertemuan itu, Ubaid didampingi Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Joko Loleno Ridwan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian dari tugas BPK RI untuk mengevaluasi pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar, khususnya dalam memastikan pemanfaatannya mendukung kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur.
Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara menjelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional.
Pemeriksaan ini juga disebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Tim pemeriksa berharap perangkat daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat memberikan dukungan dan bekerja sama selama proses pemeriksaan berlangsung.
“OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai,” ujarnya, Selasa, 1 September 2026.
Sementara itu, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menyambut kedatangan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Ia mengatakan pemerintah daerah siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan.
Menurut Ubaid, pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengelolaan bantuan operasional pendidikan di Halmahera Timur.
“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur. Kami berharap melalui Dinas Pendidikan, kami dapat dibimbing dalam pengelolaan BOS, sehingga pengelolaannya dapat semakin baik, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ubaid.
Ia juga meminta seluruh OPD terkait, terutama perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, agar menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan serta membangun komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa selama pemeriksaan berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pemeriksaan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pemeriksaan itu pula, pemerintah daerah berharap pengelolaan bantuan operasional pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. (Ono)
