 |
| Komisi II DPRD Halteng Saat Melukuan Kunjungan Ke Kantor DJPB Malut. |
Kunjungan kerja yang berlangsung pada 7–8 Oktober 2026 itu bertujuan memperkuat koordinasi, konsultasi, dan sinergi lintas instansi guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah sekaligus Koordinator Komisi II, Hi. Sakir Ahmad, S.Sos., bersama Ketua Komisi II, Lukman Esa, S.IP. Turut mendampingi Wakil Ketua Komisi II Nofiyanti Anwar, S.I.K., Sekretaris Komisi II Ibrahim Layn, serta tiga anggota Komisi II, yakni Zulkifli Alting, Devi Dodi Diantoro, S.T.P., dan Moh. Rohadi Do Iskandar.
Agenda pertama berlangsung pada Rabu, 7 Oktober 2026, di Kantor Perum Bulog Cabang Kota Ternate. Dalam pertemuan tersebut, rombongan membahas koordinasi terkait kuota Bulog dan percepatan pembangunan gudang penyimpanan logistik di Kabupaten Halmahera Tengah.
Ketersediaan pangan dan infrastruktur penyimpanan menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Karena itu, DPRD Halteng berharap koordinasi dengan Bulog dapat mendorong kejelasan mengenai penetapan kuota pangan sekaligus mempercepat realisasi pembangunan gudang di wilayah tersebut.
Keberadaan gudang Bulog di Halmahera Tengah diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik pangan bagi masyarakat. Namun, realisasi rencana tersebut membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut dari pihak-pihak terkait agar kebutuhan daerah dapat diakomodasi secara optimal.
Sehari berselang, Kamis, 8 Oktober 2026, rombongan Komisi II DPRD Halteng melanjutkan kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Maluku Utara di Ternate.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, antara lain penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD), pengelolaan belanja negara dan daerah, serta strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Maluku Utara.
Pembahasan mengenai TKD menjadi bagian penting dalam koordinasi tersebut karena kebijakan transfer pemerintah pusat berkaitan dengan dukungan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan anggaran yang efektif juga diperlukan agar belanja pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pihak DPRD Halteng menilai sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga terkait merupakan faktor penting dalam mendorong efektivitas pembangunan. Koordinasi yang baik diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pembangunan di Halmahera Tengah.
Melalui rangkaian kunjungan kerja pada 7 dan 8 Oktober 2026 tersebut, Komisi II DPRD Halteng berharap terbangun kesamaan pemahaman dan evaluasi yang konstruktif dengan instansi yang dikunjungi.
Upaya itu diharapkan bermuara pada tata kelola pembangunan dan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah. (Dir)
