![]() |
Berdasarkan dokumen yang dihimpun, Pemerintah Desa Tilope telah melayangkan dua surat panggilan berturut-turut, masing-masing melalui Surat Nomor 008/342/11/2026 tertanggal 12 November 2026 dan Surat Nomor 008/346/XI/2026 tertanggal 13 November 2026. Kendati surat telah dilayangkan secara patut, yang bersangkutan memilih untuk tidak memenuhi panggilan tersebut.
Ketidakhadiran tanpa keterangan ini sontak memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik Desa Tilope kini mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, khususnya pada realisasi anggaran DD dan ADD tahap pertama hingga tahap kedua tahun 2026.
Sikap mangkir tersebut dinilai mencederai prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Warga mendesak agar langkah administratif ini tidak berhenti pada pemanggilan formal semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tekanan publik kini mengarah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi pengawasan internal. Warga Desa Tilope mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah untuk turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Pemeriksaan dipandang krusial untuk membedah dokumen pencairan, kesesuaian fisik di lapangan, laporan pertanggungjawaban, hingga bukti-bukti transaksi agar tidak ada ruang bagi penyimpangan.
Lebih lanjut, apabila dalam proses audit dan klarifikasi ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, warga berharap Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah tidak ragu untuk mengambil langkah hukum lanjutan. Penegakan hukum yang profesional, objektif, dan bebas dari praktik tebang pilih menjadi tuntutan utama masyarakat demi terciptanya kepastian hukum dan pemulihan hak-hak publik di tingkat desa. (Dir)
