DPR Desak Pemkab Halsel Tuntaskan Status Desa Waimili, Usulkan Jadi Prioritas APBD 2027

Sebarkan:
Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun 2026 tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026) malam.
HALSEL - Persoalan belum definitifnya Desa Persiapan Waimili, Kecamatan Gane Timur, kembali menjadi sorotan di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Pemerintah daerah didesak segera menuntaskan proses peningkatan status desa tersebut setelah bertahun-tahun belum memperoleh kepastian hukum.

Desakan itu disampaikan anggota DPRD Halsel dari Fraksi APSI, Tamrin Haji Hasim, dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun 2026 tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026) malam.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Halsel sekitar pukul 20.30 WIT itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Muslim Rakib, dan dihadiri Bupati Hasan Ali Basam Kasuba, Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Tamrin menyoroti belum tuntasnya proses peningkatan status Desa Persiapan Waimili menjadi desa definitif. Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar urusan pemekaran wilayah administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum pemerintahan desa, pemerataan pembangunan, dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat di kawasan perbatasan.

Tamrin menjelaskan, Waimili merupakan wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera Tengah. Posisi geografis tersebut menjadikan Waimili sebagai salah satu kawasan terdepan Halsel yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

Karena itu, ia menilai penyelesaian status Desa Waimili harus ditempatkan dalam kerangka penguatan identitas kewilayahan, pemerataan pelayanan publik, serta penguatan pemerintahan di kawasan perbatasan.

"Perhatian terhadap Waimili tidak boleh dipandang semata-mata sebagai urusan pemekaran desa. Persoalan ini menyangkut penegasan identitas kewilayahan, pemerataan pelayanan publik, penguatan pemerintahan di kawasan perbatasan, serta penghormatan terhadap martabat dan harga diri daerah," tegasnya.

Ia mengungkapkan, secara administratif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebenarnya telah menerbitkan sejumlah dokumen sebagai landasan pembentukan Desa Persiapan Waimili.

Dokumen tersebut meliputi Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Waimili, Keputusan Bupati Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan Waimili, serta Keputusan Bupati Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemekaran Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

Menurut Tamrin, rangkaian dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan Desa Persiapan Waimili telah berjalan sejak 2018. Namun, hingga kini masyarakat belum memperoleh kepastian mengenai peningkatan status menjadi desa definitif.

"Pertanyaannya, mengapa proses yang telah berjalan selama bertahun-tahun ini belum juga memperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian status kepada masyarakat Waimili?" ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka apabila masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, baik menyangkut verifikasi teknis, jumlah penduduk, batas wilayah, evaluasi gubernur, maupun tahapan penyusunan peraturan daerah.

Menurut dia, apabila masih terdapat kendala, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan disertai jadwal penyelesaian.

Melalui forum paripurna tersebut, Tamrin menyampaikan dua tuntutan kepada Bupati Hasan Ali Basam Kasuba dan jajaran pemerintah daerah.

Pertama, meminta agar percepatan peningkatan status Desa Persiapan Waimili menjadi desa definitif dimasukkan sebagai salah satu program prioritas pembangunan Zona III pada Tahun Anggaran 2027.

Prioritas tersebut, kata dia, harus diwujudkan melalui penyelesaian persyaratan administratif dan teknis, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Ia menilai, kepastian pemerintahan desa di kawasan perbatasan merupakan fondasi penting bagi pengembangan potensi pertanian, pembangunan agromaritim, peningkatan konektivitas wilayah, dan pemerataan pelayanan publik.

Kedua, meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi akhir dan menuntaskan seluruh persyaratan peningkatan status Desa Persiapan Waimili. Setelah itu, pemerintah diminta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Waimili sebagai desa definitif kepada DPRD Halsel untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tamrin juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, serta perangkat daerah terkait menyusun laporan tertulis mengenai perkembangan proses pembentukan desa tersebut.

Laporan itu harus memuat tahapan yang telah dilaksanakan, kendala yang masih dihadapi, serta target waktu penyelesaiannya.

"DPRD perlu memperoleh kepastian bahwa persoalan ini benar-benar ditangani, bukan sekadar menjadi agenda administratif yang terus berpindah dari satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya," katanya.

Lebih jauh, Tamrin menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari kepastian administrasi kependudukan dan kewilayahan. Sebab, pemerintah akan kesulitan mewujudkan pembangunan yang adil apabila masih ada masyarakat yang belum memperoleh kepastian status administratif wilayah tempat mereka tinggal.

Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat berbicara tentang keadilan alokasi pembangunan jika masih terdapat wilayah yang proses penataan pemerintahannya belum diselesaikan.

Tamrin juga mengingatkan bahwa masyarakat Waimili memiliki sejarah panjang dalam membangun kehidupan di Halmahera Selatan. Mereka datang puluhan tahun silam, membuka lahan, membangun permukiman, membesarkan keluarga, mengembangkan sektor pertanian, serta ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

"Mereka datang bukan sekadar untuk tinggal. Mereka membuka lahan, membangun permukiman, membesarkan anak-anak, mengembangkan pertanian, serta ikut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial daerah ini," ungkapnya.

Ia menyayangkan apabila masyarakat yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah justru belum mendapatkan kepastian dalam penataan pemerintahan dan pelayanan publik.

"Jangan sampai ketika kita merancang pembangunan untuk seluruh rakyat Kabupaten Halmahera Selatan, justru di situlah mereka tertinggal dan terlupakan," tutup Tamrin.

Melalui penyampaian tersebut, Tamrin berharap pemerintah daerah tidak lagi menunda penyelesaian status Desa Persiapan Waimili sehingga masyarakat di kawasan perbatasan mendapatkan kepastian hukum, pemerintahan, dan pelayanan publik sebagaimana masyarakat di wilayah lainnya. (Zul)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini