Jadwal Dilanggar hingga Berlabuh Dua Jam di Perairan Bastiong, Penumpang Tuntut Evaluasi ASDP Ternate

Sebarkan:
Feri berlabuh di depan pelabuhan Bastiong kurang lebih dua jam.
TERNATE - Penumpang kapal feri rute Sofifi–Bastiong mengecam keras buruknya manajemen operasional di Pelabuhan Penyeberangan Bastiong, Ternate. Kapal feri swasta yang mereka tumpangi dibiarkan terkatung-katung dan berlabuh jangkar lebih dari dua jam di perairan depan pelabuhan tanpa kepastian jadwal sandar.

Insiden penelantaran penumpang di bawah kendali otoritas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate ini memicu gelombang protes. Kemarahan warga memuncak lantaran keterlambatan ekstrem tersebut dipicu oleh antrean dermaga yang semrawut—kapal feri lain yang tengah bersandar di dermaga tak kunjung bertolak karena masih melakukan proses pemuatan.

Akibat efek domino dari molornya waktu muat kapal di dermaga tersebut, jadwal keberangkatan maupun ketibaan yang telah diumumkan secara resmi kepada publik menjadi berantakan. Penumpang merasa dipermainkan oleh lemahnya pengawasan dan disiplin waktu di pelabuhan.

"Iya, kami berlabuh sekitar dua jam lebih karena feri di pelabuhan belum keluar, masih pemuatan. Intinya mereka tidak tepat jadwal berangkat maupun tiba, sementara waktu keberangkatan dan tiba sudah diumumkan sebelumnya," ungkap salah satu penumpang dengan nada kesal, Senin malam (16/11/2026).

Menurutnya, praktik keterlambatan yang mengorbankan hak pengguna jasa transportasi laut seperti ini sudah melampaui batas kewajaran.

"Sudah kurang lebih dua jam lebih kami tertahan di laut, tidak kunjung sandar. Pelayanan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kami para penumpang sangat dirugikan, baik secara waktu maupun tenaga," tegasnya.

Soroti Pelanggaran Regulasi dan Kebijakan ASDP

Penumpang mendesak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate selaku pengelola pelabuhan dan pengendali lalu lintas dermaga tidak tutup mata maupun cuci tangan atas kekacauan jadwal tersebut.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan, penyelenggara pelabuhan dan operator kapal wajib menjamin kepastian jadwal operasional, ketepatan waktu pemuatan (loading time), hingga ketepatan waktu sandar (berthing time). Mengumumkan jadwal keberangkatan dan kedatangan secara resmi namun melanggarnya tanpa manajemen antrean yang terukur merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap standar pelayanan publik.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta SOP Pelayanan dan Pengaturan Slot Dermaga PT ASDP Indonesia Ferry, otoritas pelabuhan memiliki kewenangan penuh untuk mendisiplinkan operator kapal yang memperlambat proses bongkar muat hingga menghambat kapal lain yang hendak sandar. Dalam aturan operasional penyeberangan, batas waktu pemuatan di dermaga telah ditetapkan secara ketat agar tidak memicu penumpukan kapal di kolam pelabuhan.

Atas dasar regulasi dan kebijakan tersebut, warga menuntut ASDP Cabang Ternate segera mengevaluasi total manajemen slot dermaga di Pelabuhan Bastiong. Penumpang juga mendesak otoritas pelabuhan segera melayangkan teguran keras hingga menjatuhkan sanksi tegas—berupa evaluasi rute maupun pembekuan sementara izin operasi—terhadap operator feri swasta yang terbukti abai terhadap ketepatan jadwal dan kenyamanan penumpang. (Red)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini