Kejati Malut Didesak Usut Dugaan Korupsi Proyek Wisata Nusliko Park

Sebarkan:
Kawasan Wisata Nusliko Park. (Istimewa)
HALTENG - Dugaan korupsi proyek Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Nusliko Park, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), terus bergulir. Desakan penegakan hukum kini menguat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan rentetan penyimpangan dalam proyek berbanderol miliaran rupiah tersebut.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) untuk tidak ragu mengusut tuntas karut-marut pengelolaan anggaran yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Halteng, Salmun Saha.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, proyek yang digarap oleh CV YPP dengan nilai kontrak Rp3.487.000.000 bersumber dari APBD 2024 ini menyisakan sejumlah masalah serius:

• Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp288,76 Juta): BPK menemukan indikasi kekurangan volume fisik senilai Rp288.762.404,34. Ironisnya, hingga batas pemeriksaan pada 10 Mei 2026, realisasi pengembalian ke kas daerah masih nihil (Rp0,00).

• Denda Keterlambatan Belum Dipungut (Rp103,16 Juta): Proyek yang semestinya rampung pada 27 Desember 2024 mengalami keterlambatan hingga 87 hari (berdasarkan perpanjangan adendum hingga 14 Februari 2025, sementara pekerjaan fisik masih terpantau berjalan hingga Mei 2025). Akibat keterlambatan ini, potensi denda sebesar Rp103.164.902,46 belum dipungut oleh pemerintah daerah.

• Penganggaran Tak Sesuai Klasifikasi (Rp2,09 Miliar): Terdapat alokasi pembayaran senilai Rp2.092.200.000 yang dinilai menyalahi pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020), akibat tumpang tindih pos belanja barang/jasa, hibah, dan belanja modal yang melibatkan ketidakcermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.


Ketua DPD LIN Malut, Wahyudi M. Jen, menegaskan bahwa Kejati Malut wajib segera memanggil pihak-pihak terkait guna menelusuri aliran dana dan potensi kerugian negara secara transparan.

"Kami mendesak Kejati Malut agar usut tuntas dan menelusuri masalah pada proyek tersebut. Persoalan ini tidak boleh hanya berhenti pada rekomendasi administratif atau pengembalian dana semata jika unsur tindak pidana korupsinya telah terpenuhi," ujar Wahyudi, Senin, 16 November 2026.

Dalam kerangka hukum pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus proses pidana apabila terbukti ada unsur perbuatan melawan hukum (PMH) atau penyalahgunaan wewenang.

Salmun Saha, selaku Kepala Disbudpar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada periode pelaksanaan proyek, dinilai memegang tanggung jawab manajerial yang krusial terkait pengawasan, pencairan termin, serta kepatuhan kontrak. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia (CV YPP) juga didesak untuk dimintai pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Salmun Saha maupun pihak-pihak terkait di lingkungan Pemkab Halmahera Tengah. (Red)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini