 |
| Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Halsel, Jaya Lamusu. |
Menurut Jaya, kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan nelayan yang menggantungkan penghasilan pada kondisi alam.
Ia mengatakan, pemerintah perlu menjadikan ancaman kekeringan dan karhutla sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun program bantuan masyarakat. Sebab, perubahan cuaca ekstrem dapat berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian maupun aktivitas perikanan.
"Pemerintah harus jeli melihat kondisi masyarakat. Jangan sampai bantuan pertanian maupun bantuan kepada nelayan hanya berjalan secara administratif, tetapi tidak menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat," kata Jaya, Kamis (12/11/2026).
Jaya menjelaskan, kemarau panjang berpotensi menyebabkan keterbatasan air, terutama di wilayah pertanian yang masih mengandalkan sistem pengairan terbatas. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas produksi dan menurunkan pendapatan petani.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. Di antaranya penyediaan sarana pengairan, akses air bersih, bibit, dan kebutuhan produksi pertanian lainnya.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat langkah pencegahan karhutla. Menurut Jaya, penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi harus dimulai melalui edukasi masyarakat, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta kesiapsiagaan aparat desa dan kecamatan.
"Jangan menunggu api membesar baru pemerintah bergerak. Pencegahan jauh lebih penting. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman dan dukungan agar potensi kebakaran bisa ditekan," ujarnya.
Perhatian serupa, kata Jaya, perlu diberikan kepada nelayan. Sebagai daerah kepulauan, sebagian masyarakat Halmahera Selatan memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap sektor kelautan dan perikanan.
Cuaca yang tidak menentu dapat membatasi aktivitas melaut, meningkatkan risiko keselamatan, hingga menambah biaya operasional nelayan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menerapkan pola bantuan yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Bantuan berupa sarana penangkapan ikan, perlengkapan keselamatan, dukungan permodalan, hingga akses pemasaran hasil tangkapan dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah.
Jaya juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, penanganan dampak kemarau dan ancaman karhutla membutuhkan kerja lintas sektor agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia meminta pendataan terhadap petani dan nelayan yang terdampak dilakukan secara berkala. Data tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Yang paling penting adalah ketepatan sasaran. Pemerintah harus turun melihat langsung kondisi masyarakat, bukan hanya menerima laporan di atas meja. Petani dan nelayan harus menjadi prioritas ketika kondisi lingkungan mulai memberikan tekanan terhadap ekonomi mereka," katanya.
Lebih lanjut, Jaya menilai persoalan lingkungan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Sebab, kemarau panjang dan karhutla berpotensi memengaruhi ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, hingga stabilitas ekonomi daerah.
Ia pun mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipasi yang terukur, mulai dari penguatan sistem peringatan dini, pengawasan kawasan rawan karhutla, dukungan bagi petani yang terdampak kekeringan, hingga perlindungan terhadap nelayan saat cuaca tidak bersahabat.
Jaya berharap pemerintah tidak berhenti pada imbauan, tetapi menerjemahkan berbagai langkah antisipasi tersebut ke dalam program konkret dan berkelanjutan.
"Jangan sampai masyarakat baru diperhatikan ketika sudah mengalami kerugian besar. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan menjadi krisis," tegasnya.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap petani dan nelayan perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah, mengingat kedua kelompok masyarakat tersebut sangat bergantung pada kondisi alam untuk mempertahankan sumber penghidupan mereka. (Zul)
