 |
| Ratusan Nakses saat menduduki pelayanan IGD RSUD CB Ternate menutut pembayaran TPP. (Kabarhalmahera.com) |
Hal itu dikemukakan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) kepada sejumlah awak media di Ternate usai menggelar rapat dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, Minggu malam, 22 Januari 2023.
Ia bilang, pembayaran TTP itu menggunakan anggara yang tersedia di Dinas Kesehatan dan akan direalisasi pada akhir Januari atau awal Februai 2023. Itupun hanya bisa dibayar selama tiga bulan.
"Nanti berikutnya akan selesaikan sembilan bulan ke depan. Insya Allah kita akan bayar itu," janjinya.
AGK mengatakan, anggaran yang tersedia pada Dinas Kesehatan saat ini sekira Rp20 Miliar. Dari total itu, Pemprov akan menggunakan Rp5 miliar untuk memenuhi tuntutan para Nakes.
"Nanti berikutnya setelah perubahan baru kita usahakan," katanya.
Gubernur AGK menyebut para nakes merupakan ASN tentu punya gaji. Sementara TPP hanya kebijakan sesuai pendapatan pengelolaan RSUD CB yang berstatus BLUD. Untuk itu, dirinya meminta para Nakes diminta lebih bersabar.
"Mestinya dibayar waktu orang yang di luar Ternate. Dari Sofifi ke Ternate barangkali ya, kita bayar. Tapi sekarang semua kita harus bayar," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Malut, Samsudin A. Kadir mengemukakan, tahun ini Pemprov telah menganggarkan pembayaran TPP secara total. Sesuai intruksi Gubernur, kata dia, akan dipenuhi minimal tiga bulan.
"Tahun 2023 kan kita sudah anggarkan ful satu tahun. Nanti Desember, November, Oktober itu dipakai bayar di muka dulu. Supaya di bulan Februari torang bayar yang Januari 2023 ditambah dengan tiga bulan tunggakan nanti di perubahan baru diganti lagi," katanya.
"Februari Insha Allah APBD jalan kita laksanakan," jelasnya.
Samsuddun menambahkan, ke depannya pembayaran TPP sudah melalui mekanisme keuangan, maka disepakati dibayar dengan menggunakan pagu anggaran 2023. Di mana tiga bulan dimajukan ke depan untuk menutupi tahun-tahun sebelumnyam
"Nanti diperubahan anggaran baru diganti tiga bulan itu lagi ditambah dengan sisanya. Jadi sabarlah untuk kita selesaikan. Ini bukan sebuah kesengajaan karena pendapatan tidak memenuhi yang dikelola BLUD," bebernya.
Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud meminta kepada Gubernur agar secepatnya membayar TPP nakes yang tertunggak, karena cara-cara yang dilakukan nakes dengan berdemonstrasi di RSUD CB sangat meresahkan masyarakat, terutama pasien.
"Terus torang juga minta petugas supaya jangan ada demo di IGD rumah sakit," singkatnya.*
====
Penulis : Tim
Editor : Irawan A. Lila
.jpg)
