BPK Bongkar Tunjangan Ganda DPRD Halut Rp 284 Juta, Perjalanan Dinas Rp 572 Juta Ikut Terendus

Sebarkan:
Kantor DPRD Halmahera Utara
TOBELO - Pengelolaan belanja di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara mencatat sejumlah ketidaksesuaian administrasi pada tahun anggaran 2025.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan persoalan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD senilai Rp 572.525.484.

Persoalan tersebut mencakup pembayaran biaya penginapan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, realisasi uang harian dan biaya penginapan yang melampaui standar ketentuan, hingga pembayaran perjalanan dinas yang tumpang tindih.

Selain belanja perjalanan dinas, BPK juga mencatat kelebihan pembayaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 284.240.000. Kelebihan bayar itu terjadi karena penerima tunjangan diketahui telah memperoleh fasilitas kendaraan perorangan dinas.

Merujuk dokumen hasil pemeriksaan tersebut, salah satu unsur pimpinan DPRD pengguna kendaraan dinas bernomor polisi DG 3 HU tetap menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 14.960.000 per bulan sepanjang Januari hingga Desember 2025. Akumulasi kelebihan pembayaran pada pos ini mencapai Rp 179.520.000.

Kondisi serupa ditemukan pada salah satu anggota DPRD pengguna kendaraan dinas bernomor polisi DG 1051 HU. Yang bersangkutan tercatat menerima tunjangan transportasi dengan besaran yang sama pada periode Juni hingga Desember 2025, sehingga menimbulkan kelebihan bayar sebesar Rp 104.720.000.

BPK menilai mekanisme pembayaran ganda tersebut tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Aturan itu menegaskan bahwa fasilitas kendaraan perorangan dinas tidak dapat diberikan bersamaan dengan tunjangan transportasi.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Halmahera Utara agar menginstruksikan Sekretaris DPRD untuk memperketat sistem pengendalian internal, membenahi tata kelola administrasi belanja, serta memastikan seluruh realisasi anggaran mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Temuan ini turut mengarahkan perhatian publik pada fungsi pengawasan dan pengendalian anggaran di tingkat sekretariat legislatif yang berada di bawah tanggung jawab Sekretaris DPRD Halmahera Utara, Eka Putra.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Sekretaris DPRD Halmahera Utara Eka Putra serta pimpinan DPRD setempat guna meminta konfirmasi dan penjelasan terkait tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut. (Red)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini