 |
| DPRD dan Pemkab Halmahera Tengah Bahas Raperda APBD 2027 |
WEDA, KH - DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, meminta pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan layanan publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah catatan tersebut disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Halteng itu dilanjutkan dengan penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa se-Kecamatan Weda, serta direktur BUMD dan PDAM.
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2027, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp2,1 triliun lebih. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,2 triliun lebih.
Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp125 miliar. Pemerintah daerah merencanakan penutupan defisit melalui instrumen pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Struktur pendapatan tersebut turut ditopang transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut mencapai Rp616 miliar, serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran sebelumnya.
Dalam pandangan umum, lima fraksi DPRD Halteng, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerakan Nurani Rakyat, serta PKB-PAN, menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekitar 235 tenaga pendidik TK/PAUD berstatus sukarela. Mereka meminta agar kebutuhan anggaran untuk tenaga pendidik tersebut dapat dipertimbangkan dalam APBD 2027.
Selain pendidikan, fraksi-fraksi juga menyoroti persoalan layanan dasar, terutama krisis air bersih dan sistem drainase di Kota Weda.
Pemerintah daerah juga diminta memprioritaskan pembangunan jalan tani di Patani Timur serta memastikan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pada sektor ekonomi, fraksi-fraksi menekankan pentingnya pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi sektor pertambangan dan perkebunan diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, dan pengurangan angka kemiskinan.
Fraksi PKB-PAN turut mengingatkan pemerintah daerah agar menuntaskan sejumlah pembangunan aset daerah, seperti Gelanggang Olahraga (GOR), gedung kesenian, Istana Daerah, Monumen Pembangunan, hingga Menara Masjid Agung di Weda.
DPRD juga menekankan pentingnya disiplin pimpinan OPD dalam mengikuti setiap tahapan pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar). Kehadiran dan keterlibatan aktif perangkat daerah dinilai penting agar pembahasan berjalan efektif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Halteng Ahlan Jumadil menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan, koreksi, dan rekomendasi yang disampaikan.
Ia memastikan pemerintah daerah akan memperhatikan berbagai catatan DPRD dalam penyempurnaan RAPBD 2027.
Menurut Ahlan, ruang fiskal daerah harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel, terutama untuk membiayai urusan wajib pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga akan menginstruksikan OPD teknis untuk menindaklanjuti sejumlah aspirasi masyarakat, termasuk pendataan tenaga pendidik non-PTT, penanganan krisis air bersih, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor perkebunan rakyat.
Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya memperhatikan kemampuan fiskal daerah, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat Halmahera Tengah. (Dir)
