![]() |
| Kepala Dinas Sosial Malut, Zen Kasim. (Istimewa) |
Temuan tersebut mencakup kelebihan pembayaran pengadaan bahan baku makanan dan minuman pada panti sosial sebesar Rp146.011.630,04 serta dana bantuan duka senilai Rp65.000.000 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Secara akumulatif, total nilai dari kedua temuan tersebut mencapai Rp211.011.630,04.
Kendati demikian, secara administratif dan hukum, angka tersebut merupakan akumulasi dua peristiwa anggaran yang berbeda dan belum dapat serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan temuan kepatuhan yang menuntut mekanisme koreksi dan pemulihan segera.
Kasus ini memantik urgensi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengawasan internal, mulai dari peran Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran (PA), mekanisme pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga kepatuhan pihak penyedia barang dan jasa dalam memenuhi ketentuan kontraktual.
Kekurangan Volume Berulang, Kelebihan Pembayaran Rp146 Juta
Berdasarkan LHP Kepatuhan BPK Nomor 34/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.03/12/2025 tertanggal 22 Desember 2025, auditor mendapati adanya kekurangan volume pekerjaan pada pengadaan bahan baku makanan dan minuman di Panti Rumah Sejahtera dan Panti Tarakani.
Persoalan ini tercatat terjadi secara berulang selama enam bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga Juni 2025 dengan rincian:
• Januari: Rp13.867.990,85
• Februari: Rp23.458.009,22
• Maret: Rp32.189.601,57
• April: Rp19.738.712,80
• Mei: Rp27.639.910,10
• Juni: Rp29.117.405,50
Akumulasi kekurangan volume tersebut berdampak langsung pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025. BPK menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak oleh PPK.
Secara hukum keperdataan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab mutlak dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sementara penyedia berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi, kualitas, dan volume yang diperjanjikan. Oleh karena itu, penelusuran lebih lanjut atas dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), bukti pemeriksaan fisik barang, hingga dokumen pencairan (SP2D) menjadi prasyarat objektif untuk mendudukkan porsi tanggung jawab secara proporsional, bukan sekadar berbasis jabatan administratif.
Dana Bantuan Duka Rp65 Juta Dialihkan Tanpa Bukti Sah
Selain persoalan pengadaan logistik panti, BPK menyoroti realisasi dana bantuan uang duka bagi masyarakat yang dikelola melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinsos Maluku Utara.
Dari total pencairan dana melalui mekanisme SP2D-LS senilai Rp450 juta, auditor mencatat Rp355 juta telah dilengkapi bukti pertanggungjawaban. Dari sisa Rp95 juta, sebanyak Rp30 juta di antaranya merupakan sisa dana yang tidak terserap dan telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Maluku Utara pada 30 April 2026 melalui STS Nomor 0300/STS/KASDA/IV/2026.
Namun, terdapat selisih sebesar Rp65 juta yang tidak dapat ditunjukkan dokumen pertanggungjawabannya. Berdasarkan catatan pemeriksaan, pihak Dinsos menyampaikan bahwa dana tersebut dialihkan untuk membiayai kegiatan lain di luar peruntukan santunan duka.
Secara hukum administrasi keuangan negara, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengeluaran daerah wajib didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta sesuai dengan alokasi pos anggaran yang telah ditetapkan. Pengalihan mata anggaran di luar ketentuan tanpa dasar hukum yang sah membuka celah pelanggaran administratif berat. Meski demikian, ketiadaan bukti pertanggungjawaban secara otomatis tidak serta-merta membuktikan adanya mens rea atau niat pidana; hal tersebut memerlukan investigasi lanjutan guna memastikan apakah persoalan ini murni maladministrasi atau beririsan dengan kerugian keuangan daerah.
Desakan Pemulihan dan Tanggung Jawab Hukum
Atas temuan kelebihan pembayaran pengadaan bahan makanan dan minuman sebesar Rp146.011.630,04, BPK secara tegas merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Sosial segera memproses pengembalian dana tersebut ke kas daerah.
Hingga berakhirnya masa pemeriksaan LKPD, rekomendasi tersebut dilaporkan belum tuntas sepenuhnya. Publik kini menanti langkah progresif dari eksekutif dalam menagih dan memulihkan hak keuangan daerah, sekaligus menuntaskan pertanggungjawaban atas dana bantuan duka yang menyimpang dari pos awal.
Langkah konkrit penelusuran dokumen, pemeriksaan pejabat terkait (Kepala Dinas, PPK, bendahara, dan pihak penyedia), serta kepatuhan terhadap koridor hukum administrasi menjadi kunci agar penyelesaian temuan ini berjalan objektif, transparan, dan aman secara hukum.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, belum memberikan respons saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (18/11/2026).*
