 |
| Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Halmahera Timur, Rickoh Debeturu. |
Berdasarkan dokumen Aset Tetap Kartu Inventaris Barang (KIB) C serta konfirmasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Disperindagkop dan UKM mencatat kepemilikan 38 bangunan pasar. Namun, penelusuran lebih lanjut mendapati bahwa dari jumlah tersebut, terdapat 6 pasar aktif yang pemanfaatan kios dan losnya belum dikelola secara memadai.
Auditor menilai, pemanfaatan aset daerah seharusnya bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kepastian hukum dan ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku. Praktik di lapangan justru menunjukkan indikasi lemahnya tertib administrasi.
Kepala Disperindagkop dan UKM selaku Pengguna Barang dinilai belum mengikat kerja sama atau perjanjian sewa resmi dengan mayoritas pedagang. Minimnya koordinasi berkala antara Bendahara Barang dan Bendahara Penerimaan juga memicu ketiadaan basis data pedagang yang valid dan mutakhir.
Sebaran Temuan di Lapangan
Ketidaksesuaian administrasi pemanfaatan fasilitas pasar ini tersebar di sejumlah kecamatan dengan rincian berikut:
Kecamatan Kota Maba:
• Pasar Faifiye: Dari total pedagang yang beroperasi, sebanyak 139 orang tercatat belum memiliki perjanjian sewa, sementara hanya 1 pedagang yang mengantongi dokumen resmi.
• Pasar Jiko Mobon: 7 pedagang beroperasi tanpa perjanjian sewa, berbanding 2 pedagang yang memiliki dokumen sah.
Kecamatan Maba Selatan:
• Pasar Rakyat Kasuba Bicoli: Dari 11 pedagang aktif, 6 di antaranya belum memiliki perjanjian sewa dari dinas terkait, sedangkan 5 lainnya telah mengantongi kontrak.
Kecamatan Maba:
• Pasar Fadeldelah: Sebanyak 113 pedagang di pasar ini seluruhnya beroperasi tanpa didukung dokumen perjanjian sewa.
Wilayah Wasile:
• Pasar Jati Luhur (Kecamatan Wasile Timur): 5 pedagang tercatat belum memiliki perjanjian sewa.
• Pasar Opeyang (Kecamatan Wasile): 13 pedagang yang beraktivitas di dalam pasar tercatat tidak memiliki Perjanjian Kerja Sama resmi.
Kondisi ini dinilai berpotensi mengabaikan prinsip akuntabilitas pengelolaan BMD serta memicu risiko kebocoran potensi penerimaan retribusi daerah.
Tanggapan Dinas Terkait
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Halmahera Timur, Rickoh Debeturu, memberikan klarifikasi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026). Ia membantah bahwa pasar-pasar di wilayahnya sama sekali tidak memiliki dokumen kerja sama.
Menurut Rickoh, untuk fasilitas di sejumlah titik seperti Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon, dan wilayah Wasile, pada dasarnya telah memiliki perjanjian sewa atau kontrak kerja sama resmi.
"Untuk Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon di Kecamatan Maba, dan pasar di Wasile sudah ada kerja sama atau perjanjian sewa resmi semuanya," ujarnya.
Ia juga mengeklaim bahwa secara keseluruhan, perizinan kerja sama pasar di Halmahera Timur telah berjalan baik dan berdampak positif terhadap capaian pendapatan daerah.
"Bukan hanya pasar di Kota Maba, tapi semua sudah memiliki izin perjanjian kerja sama terkait dengan pasar di wilayah Halmahera Timur, dan juga peningkatan PAD [mencapai] 70-80 persen. Jadi untuk tahun 2026 ini melampaui target," pungkasnya singkat. (Ono)
