Soal Penyadapan Presiden, Gerindra Tidore Kepulauan Nyatakan Dukung Prabowo

Sebarkan:
Pengurus DPC Gerindra Kota Tidore Kepulaauan.
TIDORE - Dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara yang melibatkan oknum perwira Polri menuai respons keras dari daerah. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas tanpa tebang pilih.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Bin Taher, di sela-sela rapat internal partai di Kantor DPC Gerindra Tidore Kepulauan, Kamis (5/11/2026).

Muhammad yang akrab disapa Ko Ama menilai dugaan illegal tapping di lingkaran kekuasaan sebagai persoalan serius yang berpotensi merusak stabilitas politik nasional.

"Situasi ini sangat mengganggu stabilitas politik nasional, apalagi yang disadap adalah kepala negara sebagai simbol tertinggi negara. Apa motifnya? Hal ini menjadi lebih serius ketika yang melakukan tindakan tersebut justru aparat penegak hukum di lingkaran kekuasaan sendiri. Sangat disayangkan," kata mantan pengurus DPP Gerindra itu.

Atas kondisi tersebut, DPC Gerindra Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto.

"Kami atas nama pengurus, kader, dan seluruh simpatisan DPC Gerindra Kota Tidore Kepulauan memberikan dukungan penuh, baik moral maupun politik. Pak Presiden tidak sendiri; kami bersamanya mendorong penegakan hukum," ujar pria berambut putih tersebut.

Di samping memberikan dukungan politik, Muhammad juga menginstruksikan seluruh tingkatan struktur partai mulai dari PAC hingga anak ranting—untuk menjaga ritme konsolidasi organisasi dan fokus mengawal program kerakyatan pemerintah.

"Meski dinamika politik nasional memanas, kader Gerindra di semua tingkatan harus tetap melakukan konsolidasi internal untuk mengawal dan mendukung penuh program Presiden Prabowo yang berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya. (Dar)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini