Minim Inovasi, 15 Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Terancam Nonjob

Sebarkan:
Wakil Wali Kota Tidore Muhammad sinen saat di wawancarai (Kamera/Aidar)
KAMERA,TIDORE - Kurang lebih 15 kepala Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD pada jabatatan eselon II di lingkup Kota Tidore Kepulauan bakal dievaluasi dalam waktu dekat ini.

Dari jumlah tersebut beberapa dintaranya bakal di nonjobkan serta akan dilakukan rolling.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kepada media ini, Selasa, 20 September 2022.

Ia menyebut, evaluasi itu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja OPD yang masih minim inovasi.

"Karena banyak OPD yang masih kurangnya inovasi, maka evaluasi ini nantinya dilakukan berbasis kinerja," tegasnya.

Minimnya kinerja OPD tersebut, kata Muhammad Sinen, dapat dilihat dari penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan Kota Tidore merupaka salah satu daerah dengan kriteria kurang inovasi.

"Agar daerah ini bisa berkembang lebih cepat, maka pimpinan OPD yang kerjanya kurang baik itu akan diganti dengan orang-orang yang berkompeten pada bidangnya," ucapnya.

"Selain banyak pimpinan OPD yang kurang inovasi, saya juga melihat dalam penyerapan anggaran di masing-masing OPD itu juga tidak terlalu maksimal dan belum mampu mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membuat banyak program tersendat," sambungnya.

Ketua DPD PDI-P Maluku Utara ini menegaskan, evaluasi tersebut bukan didasari pada prinsip suka dan tidak suka, melainkan dilekatkan pada penilaian kinerja setiap OPD tersebut.

“Yang kita harapkan adalah pimpinan OPD yang bekerja dengan efektif, sehingga dapat mensukseskan apa yang menjadi Visi Misi, karena itu merupakan arah pembangunan Tidore kedepan," katanya.

Ia mengemukakan, sebagai pembantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota, para kepala OPD dan Kepala Bagian mestinya menunjukan loyalitasnya dengan prestasi, tanpa menunggu arahan pimpinan. Karena dengan begitu pelayanan terhadap masyarakat akan benar-benar terwujud demi kesejahteraan bersama.

"Jadi kalau ada OPD yang dievaluasi maka itu harus diterima dengan lapang dada, sebab jabatan ini bukan warisan yang harus dipertahankan mati-matian," tegasnya.

Muhammad Sinen menambahkan, setelah dilakukan evalusi kinerja bagi pejabat eselon II, hal yang sama juga  bakal dilakukan pada pejabat III dan IV.

“Ini juga bakal ada dinonjob dan dirotasi atau rolling jabatan. Intinya semua akan kita evaluasi namun itu dilakukan secara bertahap," tandasnya.

====
Penulis : Aidar Salasa
Editor    : Rustam Gawa
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini