 |
| Aksi tolak harga BBM di depan kantor Wali Kota Tidore (Kamera/Aidar) |
Kali ini ratusan massa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi fron Bergerak Bersama Masyarakat (BBM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Tidore, Kamis, 15 September 2022.
Amatan Kabarhalmahera.com di lokasi, aksi yang itu ditandai dengan pembakaran ban mobil bekas. Yel-yel tolak harga kenaikan harga BBM dan lagu perjuangan pun menggema di udara.
“Kenaikan BBM ini sangatlah berdampak kepada rakyat Indonesia lebih khususnya di Kota Tidore Kepulauan,” ujar Julfikar Hasan, salah satu mahasiswa saat berorasi.
Lantran itu, menurut Julfikar, kedatangan ratusan mahasiswa itu dalam rangka mendesak pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan untuk menyatakan sikap kepada pemerintah pusat segara menurunkan harga BBM.
"Jenis-jenis BBM yang dinaikkan itu adalah yang dikonsumsi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah yang merupakan mayoritas di negara kita, maka dengan dinaikkannya harga BBM tersebut secara langsung telah menambah beban ekonomi masyarakat," teriak mantan ketua LMND Kota Tidore ini.
Ia mengungkapkan, keputusan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM itu juga sangatlah bijaksana.
"Meskipun alasan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM adalah pengaruh gejolak harga minyak mentah di dunia," katanya.
Ia bilang, alasan pemerintah tersebut juga sangat kontras dengan pernyataan presiden Joko Widodo dalam pidatonya menjelang HUT RI ke-77.
"Saat itu beliau (presiden) mengatakan bahwa postur APBN cukup aman, bahkan surplus, sehingga bisa menjaga harga BBM tetap dijangkau oleh rakyat. Tetapi nyatanya sekarang harga BBM tetap dinaikkan," ungkapnya.
Padahal sambung Julfikar, pemerintah pusat tetap bisa menjaga pemasukan dan pengeluaran untuk APBN tanpa menaikan harga BBM, itu jika memaksimalkan pendapatan dari pajak (pajak kekayaan), menghapus anggaran yang diperuntukkan untuk memanjakan pejabat negara (perjalanan dinas, renovasi kantor, uang pensiun DPR dan lain-lain), dan menunda proyek pembangunan IKN. Dengan begitu kata dia, hal itu akan mengamankan anggaran sebesar 446 triliun. Selain itu pemerintah juga harus menata ulang pengelolaan sumber daya alam, terutama energi.
"Sampai saat ini minyak mentah Indonesia diekspor dan di kelola di kilang-kilang minyak Singapura kemudian di impor lagi ke Indonesia, yang tentunya dengan harga yang mahal harusnya pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945," katanya.
"Pada intinya kenaikkan BBM bukan sebuah solusi akan tetapi sebuah bentuk intimidasi terhadap rakyat," tandasnya
Berikut poin tuntutan fron Bergerak Bersama Masyarakat (BBM)
- Pemda harus menyatakan sikap ke pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM
- Pemda harus memberikan subsidi BBM ke masyarakat melalui APBD
- Pemda harus menyiapkan pertashop di setiap kelurahan/desa
- Dalam segala pengambilan kebijakan terkait BBM, Pemda harus melibatkan seluruh kalangan masyarakat dikota Tidore
- Pemda harus aktifkan seluruh SPBU di Kota Tidore Kepulauan
- Petugas kepolisian harus memperkuat kontrol pelayanan SPBU dan harus berantas mafia migas
- Apabila tuntutan tidak diindahkan maka akan dilakukan blokade fasilitas vital pemerintah.
====
Penulis : Aidar Salasa
Editor : Rustam Gawa
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
