 |
| Aksi pemboikotan layanan IGD RSUB berlanjut sampai malam. (Kabarhalmahera.com) |
Sejumlah Nakes yang ditemui Kabarhalmahera.com dilokasi mengungkapkan, aksi pemboikotan lanjutan tersebut lantaran Pemrov tidak mampu menciptakan solusi atas pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan tidak merealisasikan tuntutan pergantian Menagemen RSUD suarakan selama ini.
"Kami akan terus melakukan pemboikotan IGD sampai Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menemui kami," ujar salah satu Nakes yang engan memyebut namanya.
 |
| Nakes saat menduduki IGD RSUD Ternate. |
Sebelumnya, pada Sabtu sore tadi perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara telah melakukan rapat bersama tenaga Nakes yang berlangsung di Aula RSUD. Meski begitu, kepastian pembayaran TPP belum ada titik terang.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, didampingi Plh Direktur RSUD CB Alwia Asaggaf, Kepala Inspektorat Nirwan M.T. Ali, dan Kadis Kesehatan Idhar Sidi Umar.
Samsuddin A. Kadir dalam pertemuan mengatakan, rapat yang digelar tersebut dalam rangka mencari jalan keluar atas permasalah yang terjadi di RSUD.
"Gubernur meminta agar segera lakukan peminjaman, tetapi setelah berbicara dengan bank kemudian setelah bernegosiasi ternyata bisa di proses oleh bank namun tidak bisa di bayar oleh bank di Ternate melainkan harus di Ambon, dan kita tetap akan berupaya. Diharapkan tetap bersabar dan menunggu proses dari bank," katanya.
 |
| Pertemuan Pemrov Malut bersama perwakilan Nakes. |
Pasalnya menurut dia, pemda segan melalukan pembayaran TTP karena bisa berujung pada pelanggaran hukum.
“Saya susah juga mau bilang bayar kapan ya, tapi jelas kita akan inisiasi untuk segera bisa dilakukan pembayaran. Memang kemarin saya sudah bilang di Kaban Keuangan cepat bayar karena kepala sakit dengan permasaalahan ini cuma apa katanya, (Kaban Keuangan) ini kalau dibayar kita masuk bui pak, ini dasarnya apa? Belum ada hasil yang menyatakan betul-betul terjadi kerugian, kerugian itu apa kesengajaan siapa,” jelas Samsudin.
Namun demikian ia menyatakan, Pemprov akan berupaya melakuka pembayaran sesuai dengan janji Gubernur.
“Jadi untuk pembayarannya, yang jelas kita berproses untuk menyelesaikan itu sesuai perintah Pak Gubernur, gitu ya untuk pembayaran. Tapi intinya adalah sumber uang nya dari mana, ini yang jadi persoalan,” ujar Sekprov.
 |
| Salah satu spanduk yang terpasang di depan gedung IGD. |
"Setelah masalah ini muncul, ternyata ada Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Chasan Boesoirie. Selama ini dewas dimana, seharusnya muncul di tahun 2020. Biar bisa direm masalah ini (agar) tidak sampai 15 bulan ini," tandasnya
====
Penulis : Tim
Editor : Irawan A. Lila
.jpg)
