.jpeg) |
| Praktisi Hukum, Abdul Kader Bubu. (Istimewa) |
Desakan itu disampaikan oleh Praktisi Hukum, Abdul Kader Bubu, yang menilai ada kejanggalan dalam penyerahan bantuan yang diberikan Pemprov Malut melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi.
Dosen Fakultas Hukum Unkhair Ternate itu menyatakan, dalam kasus ini tidak hanya dugaan penggelapan namun juga terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi yang disinyalir dilakukan oleh oknum tertentu dari Dinas Pariwisata tersebut.
“Clear seluruhnya ini penggelapan. Sengaja digelapkan untuk menguntungkan diri sendiri. Kenapa? Karena barangnya ada, proyeknya dianggarkan, peruntukkannya bantuan untuk Sail bagi pedagang kuliner di Tugulufa, tapi tidak didistribusikan, ternyata terakhir dikatakan bahwa barang itu sebagiannya disimpan dan dititipkan di warung (kedai) milik keluarga oknum pegawai Dispar Malut,” jelas Dade, begitu ia disapa, ketika dikonfirmasi, Senin 13 Maret 2023.
Dade mengatakan proyek bantuan menggunakan dana APBD Provinsi Malut Tahun Anggaran 2022 ini memiliki batas waktu pelaksanaannya.
“Peruntukannya spesifik untuk Sail Tidore 2022. Dan bantuan ini diberikan agar pedagang di Pantai Tugulufa bisa mempergunakannya saat momen Sail tersebut. Sekarang, Sailnya sudah selesai, artinya di sini clear, proyeknya ada tetapi barangnya tidak didistribusikan secara merata, atau didistribusikan tetapi bermasalah. Sehingga ini patut diduga ada unsur penggelapan, atau sengaja digelapkan untuk menguntungkan diri sendiri,” lanjut Dade.
Dade menyatakan, mestinya bantuan meja dan kursi tersebut tidak berada di kedai atau gudang tetapi di tangan pedagang pemilik lapak penerima bantuan.
“Jangan sampai itu sudah dijualbelikan atau lain sebagainya, sehingga ketika ini muncul tiba-tiba ada yang mengatakan barang ini masih disimpan. Apa masalahnya sehingga tidak didistribusikan, padahal saat Sail pedagang sangat membutuhkan bantuan itu,” ujarnya.
“Kalau ada yang bilang barangnya ada dan disimpan karena saat pendistribusian tidak menemukan pedagang, itu alibi yang sangat tidak masuk akal. Pedagang itu warungnya tidak berjalan, warungnya tidak bergerak, seluruh lapak pedagang berada di situ dan dia permanen dan berdiri di situ. Jika sekali didatangi dan kemudian tidak ada, pasti kan di waktu yang lain pedagang itu ada, apalagi pada saat bersamaan itu dilangsungkannya Sail Tidore yang suasananya sangat ramai dengan kedatangan ribuan pengunjung,” jelasnya.
Dade menyesalkan sikap Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Malut, Tahmid Wahab, yang seharusnya melakukan pengawasan terkait penyaluran bantuan tersebut.
“Mestinya Kepala Dinas itu dia sebagai penanggung jawab proyek ini, tahu benar tentang pengadaan barang ini, seharusnya dia melakukan pengawasan. Kalau dia tidak melakukan pengawasan dan membiarkan proyek ini begitu saja, apa adanya, biasa-biasa saja, maka patut diduga dia juga terlibat, dia tahu tentang ini, dia tahu tentang masalah ini, dia tahu tentang penggelapan ini, tetapi dia diam yang artinya dia tahu dan turut serta,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, total lapak pedagang penerima bantuan meja dan kursi ini mencapai 44 unit. Dari total tersebut masing-masing lapak akan menerima dua unit meja dan 8 unit kursi.
Namun hingga sekarang, sebagian pedagang yang memiliki lapak dan masuk daftar penerima bantuan mengaku tidak menerima bantuan tersebut. Bahkan ada yang hanya kebagian kursi tanpa meja. Padahal lapak kuliner yang ada di Pantai Tugulufa ini seluruhnya didata dan masuk sebagai penerima bantuan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Malut Tahmid Wahab menyatakan, persoalan bantuan tersebut merupakan tanggung jawab Sekretaris Dispar Jumati Do Usman.
Ia mempersilakan untuk melakukan konfirmasi ke Sekdis terkait penyaluran bantuan ini, dengan alasan seluruh tanggung jawab sudah diberikan ke sekretarisnya tersebut.
“Untuk pengadaan kursi dan meja di Pantai Tugulufa tanya di Pak Sekdis, adik. Karena saya kasih tanggung jawab ke beliau,” sebutnya, melalui pesan WhatsApp, Senin pagi WIT.*
====
Penulis : Aidar Salasa
Editor : Rustam Gawa
.jpg)
