 |
| Pertemuan 8 aksi publikasi data stunting tingkat Kecamatan. |
Acara yang berlangsung di Desa Loce, Kecamatan Sahu Timur Halmahera Barat dengan tema, "Temu kader stunting desa, sekaligus pengukuhan tim percepatan penurunan stunting Kecamatan Sahu Timur Tahun 2022" itu sukses digelar.
Kegiatan ini dihadiri Ibu Ketua PKK Merry Popala, Kepala Dinas Kesehatan Halbar Novelheins Sakalati, S.Kes. M.Kes, Camat Sahu Timur Yosep Budo serta tamu undangan lainnya.
Bupati Halmahera Barat James Uang dalam sambutannya mengatakan, impact dari stunting menjadi perhatian publik karena berimplikasi menentukan hidup hayat orang banyak, indonesia masih menjadi negara berkembang dan memiliki prevalensi stunting tinggi.
"Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 angka prevalensi stunting tercatat 8,7 juta, 30,7 persen artinya bayi (balita) berumur dibawah 5 Tahun mengalami stunting, angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dimana angka stunting tidak lebih dari 20 persen," ujar James, Selasa (6/22) kemarin.
Oleh sebab itu, kata James, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting karena Perpres tersebut adalah payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan stunting yang diluncurkan dan dilaksanakan pada Tahun 2018.
"Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting," kata James.
Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini juga menyebutkan, kepemimpinan ia bersama wakilnya itu menargetkan penurunan prevalensi 14 persen, di Tahun 2024 mendatang, dengan begitu target pembangunan berkelanjutan di Tahun 2030 berdasarkan pencapaian di Tahun 2024 berdasar 5 pilar penuruan stunting.
"Ini akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN), untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga beresiko stunting," sebutnya.
Dirinya juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan serta penurunan stunting terintegrasi itu sesuai dengan indikator teknis pelaksanaan intervensi penurunan stunting di Kabupaten/Kota.
"Itu dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Perpemnas) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappemnas)," jelanya
8 aksi dilaksanakan dalam periode 1 Tahun tersebut diantaranya:
Pertama, melaksanakan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam melaksanakan integrasi intervensi gizi.
Kedua, menyusun planning kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi.
Ketiga, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat Kabupaten/Kota.
Keempat, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
Kelima, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa, dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
Keenam, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat Kabupaten/Kota.
Ketujuh, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita serta publikasi angka stunting Kabupaten/Kota.
Sedangkan kedelapan, melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama 1 Tahun berakhir.
Dari hal itu, ia mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan stakeholder dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di Halmahera Barat.
"Atas nama Pemerintah Daerah berterima kasih saya berharap, semoga dengan pelaksanaan rembuk stunting saat ini dan peran aktif serta sinergitas semua pihak dalam penanganan stunting. Itu mampu menggerakkan dan menguatkan efektifitas pelaksanaan rencana aksi ditingkat kecamatan." pungkasnya.
====
Penulis : Arfles Rajalahu
Editor : Rustam Gawa
.jpg)
