 |
| Bupati Halut saat mendegar tuntutan aksi demonstrasi Mahasiswa.(Kamera/Rustam) |
Hal itu disebabkan para mahasiswa tidak memberi ruang kepada Bupati untuk menyampaikan tentang apa yang menjadi sandaran bobotan orasi para mahasiswa saat memberi warning soal dugaan kasus korupsi Pemerintah Daerah setempat.
Bupati Halmahera Utara, Ir Frans Manery kepada wartawan mengatakan, soal penyampaian dugaan kasus Covid-19 itu benar adanya angka yang disebutkan. Namun, hal itu telah dilakukan sidik oleh Kejaksaan Negeri dan kemudian kasus Pariwisata ditangani oleh Polda Malut.
"Saya sesalkan adik-adik (Mahasiswa-red) membuang isu seperti itu, betul ada data itu, tapi data itu kan tidak benar yang dimuat pemberitaan-pemberitaan terlebih dahulu, kasus Covid-19 itu sudah di sidik oleh Kejaksaan, Parawisata oleh Polda dan itu dalam proses kita tidak tahu sampai dimana," ujarnya. Rabu, 22 Februari 2023.
Ia menjelaskan, anggaran dana Covid-19 yang dianggarkan senilai Rp.60 miliar itu telah terpakai diangka Rp. 33 miliar.
"Tidak benar bahwa dana itu Rp.60 miliar memang dianggarkan sih nilai itu, tetapi uang yang terpakai itu kan Rp.33 miliar itu tidak ada sisahnya kok, itu yang saya mau jelaskan tadi, tapi kenapa mereka bunuh sound, mereka sangat tidak sopan dan tidak beretika kurang ajar, itu yang buat saya tersinggung," sebut Bupati.
"Saya akan proses mereka soal nama baik pemerintah daerah, saya akan perintahkan Kabag hukum untuk melaporkan itu. Kita harus ajari mereka, tadi kalau mereka kasi ruang untuk saya bicara, saya tidak melakukan itu, mereka adik-adik kita kok,cuman karena mereka kurang ajar ke saya, membuang isu pemerintah daerah korupsi itu yang buat saya kesal," sambungnya.
Bupati dua periode ini juga menyebutkan, tindakan dan penyampaian yang dilakukan para mahasiswa itu, pihaknya lantas mengingatkan agar melihat data terbaik di seluruh Kabupaten se-Maluku Utara soal administrasi pemerintah daerah.
"Ada korupsi apa ? Kalian cek di seluruh Kabupaten di Maluku Utara, ini (Halut-red) termasuk Kabupaten yang paling bagus dalam pengelolaan itu, jadi saya kecewa hadapi mahasiswa tadi itu karena sangat tidak sopan, saya sudah kasih ruang dengar mereka punya tuntutan aspirasi kenapa mereka tidak mau ada apa," pungkasnya.
Pihaknya juga menambahkan, setiap Pemerintah daerah tentu mempunyai kesalahan dalam beradministrasi namun tidak dirinya yang dianggap sebagai pemimpin yang korup. Sebab, hal itu juga mempunyai mekanisme tersendiri.
"Mereka hanya mau provokasi kesini bikin rusak saja, masa kita anak asli jadi pemimpin disini terus harus korupsi, tapi kalau kesalahan mendadak administrasi ya wajarlah namanya juga orang kerja kok masa orang kerja tidak ada salah, tapi punya mekanisme kalau di internal ada inpektorat naik ke BPK Provinsi, terus ke BPKP, nah itu jika ada temuan terus tidak dilaksanakan baru APH masuk pihak Kejaksaan dan Kepolisian, ini tidak ada hujan tidak ada panas kalian ribut ke kami," tukasnya.
"Apalagi tadi mereka sebut perjalanan dinas tahun 2018 fiktif, lah BPK punya kerja apa ? Sampai kami dapat opini WTP selama 5 tahun berturut-turut loh bukan tiba saat tiba akal loh," tambahnya.
====
👤 Penulis: Rustam Gawa
👤 Editor: Rustam Gawa
.jpg)
