 |
| Sekretaris Daerah, E.J Papilay. (Istimewa). |
Pemberhentian ini dilakukan dengan dasar untuk mengoptimalkan kinerja PDAM di lapangan agar ada pembayaran pelangan.
Sekretaris Daerah Erasmus Jhosep Papilaya mengatakan bahwa, peralatan berupa pompa air dari kecamatan cenderung belum ada yang diperbaiki sehingga pemerintah juga mempunyai tanggung jawab tidak melepas tangan untuk melihat kebutuhan PDAM.
"Pun demikian, tidak bisa selalu mengharapkan pemda, PDAM juga harus memiliki inovasi," ujar Sekda memimpin pelantikan di ruang Rapat Fredy Tjandua. Senin, 01 April 2024.
"Karena pengalaman lapangan kelihatanya belum optimal, setiap konsumen atau pelangang harus bisa adakan pembayaran. Olehnya itu, harus ada sebuah sistem inovasi yang dijalankan," sambungnya.
Ia berharap, pimpinan PDAM yang baru dilantik ini bisa mengembangkan setiap kinerja yang ada. Ketika Fauzi Daga tidak tembus saat bertarung do parlemen itu menurutnya sudah bisa dipakai kepemimpinan untuk mencapai tujuan tertentu.
"Kalau tidak salah bagian hukum sudah melihat tentang itu sehingga hari ini bisa dapat melakukannya, dan untuk Fauzi Daga, kami kira juga cukup kreatif dalam mengembangkan PDAM, juga kepada Dirut PDAM lama Iskandar Dabi-dabi selama dua bulan lebih juga waktu yang cukup singkat menjabat sebagai Dirut sudah bisah mengambil langka langka inovatif, jadi awalnya menjabat sebagai Dewas, PDAM, kini kembali di posisi semula," pungkasnya.
Dirinya juga menjelaskan, persoalan dasar dan teknisnya adalah untuk meningkatkan kinerja driver yang lama yang dianggap baik dan ada hal-hal yang dianggap mines sehingga dilakukan pembenahan dari dalam.
"Saya mau tahu itu cuma dua, terkait dengan meningkatkan produksi air dan dalam rangka proses ke arah pemukiman dan yang kedua adalah terkait dengan transmisi distribusi itu berhubungan langsung dengan jumlah air di pelanggan masyarakat kita yang ini memang masalah lama dan hampir tiap tahun itu selalu ada ada kebocoran pipa," cetusnya.
Pihaknya juga menambahkan, pusat operasi di bawah rumah sakit itu mensuplai dalam kota sebagian, kadang keterlambatan laporan masyarakat dan juga petugas di lapangan, sehingga menjadi bagian dari proses lemahnya suppplai air ke masyarakat, sehingga dengan harapan ke depan tenaga lapangan akan memaksimalkan hal tersebut.
"Pilihan pemerintah minimal kita harus maksimalkan ini soal air, juga sudah melakukan koordinasi dan pemerintah dan kemudian jangan DPRD tapi bagaimana ini menjadi PR bersama tinggal pemerintah jadi kewajiban." tandasnya.
====
Penulis : Rustam Gawa.
Editor : Redaksi.
.jpg)
