 |
| Aksi unjuk rasa di depan kantor bupati Halut. (Istimewa) |
Aksi tersebut adalah bentuk keresahan warga akibat kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Kao Barat.
Koordinator aksi, Arganto Kotu menyampaikan bahwa semenjak Kabupaten halmahera utara berdiri pemda seakan menutup mata terhadap kondisi pembangunan infrastruktur di wilayah setempat.
“Sudah kurang lebih 20 tahun kabupaten Halut dimekarkan dari Masa kepemimpinan ke kepemimpinan infrastruktur jalan dan jembatan Kusuri Tolabit belum juga ada perbaikan Tolabit Kusuri, Pitago, Toboulamo Takimo, Soahukum, Leleseng, Sangaji Jaya. Sementara itu jalur provinsi Toliwang Gagapok hingga saat ini pekerjaan tidak pernah diselesaikan,” ungkapnya.
Dia juga menyatakan bahwa kao barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai daerah penghasil beras terbesar di halmahera utara tapi masyarakat setempat tidak mendapatkan sentuhan pembangunan.
“Kementrian Pertanian saat ini menjadi perhatian khusus terhadap pengembangan produksi padi sawa di wilayah kecamatan kao barat. Ada juga ada komoditi lainnya seperti kelapa, pala, coklat. Namun sangat di sayangkan hasil pertanian yang sangat melimpah, tidak berbanding lurus dengan pendapatan rata-rata dari hasil penjualan karena biaya distribusi hasil produksi yang tinggi,” jelasnya.
Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti kondisi kesehatan dan pendidikan yang belum layak. Sembari berharap pihak DPRD Halmahera Utara bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat kao barat.
Dalam agenda hering anggota DPRD Halut Dapil Kao-Malifut, Anggesti Alfiah, S.Ked, menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal aspirasi masyarakat di wilayah yang diwakilinya.
“Saya akan mengawal aspirasi dari masyarakat kao barat dan akan menyampaikan ini ke pak Bupati karena kami tergabung dalam koalisi pemenang pilkada kemarin,” ujar anggota DPRD dari fraksi PAN.**
.jpg)
