 |
| Plt. Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor BPJN Maluku Utara, Ternate, Senin (17/8/2026). Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran, integritas, serta pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat dalam pembangunan infrastruktur. |
Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme ini dipusatkan di halaman Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Ternate, Senin (17/8/2026).
Upacara dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, bertindak sebagai inspektur upacara. Di hadapan para peserta upacara, Abdul Hamid membacakan sambutan resmi dan amanat tertulis dari Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Dalam amanat yang dibacakannya, Abdul Hamid menegaskan pentingnya efisiensi, ketepatan sasaran, dan transparansi dalam setiap pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur negara. Setiap alokasi dana publik dituntut untuk memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat luas.
"Setiap rupiah pembangunan harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Belanja harus efisien, terarah, dan terukur. Pemborosan dan kebocoran harus kita cegah," kata Abdul Hamid saat membacakan sambutan tertulis Menteri PU.
Ia menerangkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang merupakan kunci utama. Aset-aset publik yang telah selesai dibangun harus dipastikan benar-benar dapat difungsikan secara optimal oleh masyarakat, sehingga mampu mendorong produktivitas investasi nasional, menekan biaya ekonomi, serta berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan dan perbaikan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
"Tujuannya tetap untuk rakyat: biaya ekonomi yang lebih rendah, kesempatan usaha yang lebih luas, dan pertumbuhan yang lebih produktif. Yang kita cari bukan proyek yang paling besar, melainkan manfaat yang paling besar bagi rakyat," tegasnya.
Selain menyoroti efisiensi fisik dan realisasi anggaran, penguatan integritas seluruh jajaran pegawai Kementerian PU juga menjadi penekanan utama. Jabatan dan kewenangan dinas ditegaskan bukan sebagai hak istimewa, melainkan sebuah amanah moral yang wajib dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas harian.
"Integritas terlihat dari keputusan sehari-hari, menjaga uang rakyat, menjaga mutu pekerjaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mengambil yang bukan hak kita, dan berani mengatakan tidak kepada penyimpangan," ajaknya membacakan pesan Menteri.
Di penghujung upacara, Abdul Hamid juga menyampaikan belasungkawa dan ajakan untuk mengheningkan cipta serta mendoakan warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang tertimpa musibah bencana gempa bumi dua hari lalu.
"Di tengah rasa syukur pagi ini, hati dan doa kita bersama saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang diguncang gempa bumi. Semoga seluruh masyarakat yang terdampak diberi keselamatan dan kekuatan, serta keadaan dapat segera pulih," tuturnya penuh empati.* (Kh)
