 |
Di balik dugaan adanya iuran yang dibebankan kepada para Kepala Sekolah dan Penjabat Kepala Desa, pemenuhan konsumsi bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) disinyalir terbengkalai.
Sejumlah anggota Paskibraka dilaporkan harus kembali ke rumah masing-masing untuk mencari makan seusai menjalani latihan intensif maupun seusai upacara bendera.
Seorang anggota Paskibraka Talsel mengungkapkan bahwa penyediaan konsumsi oleh panitia tidak konsisten sepanjang masa persiapan hingga hari pelaksanaan.
"Semalam kami diberi makanan setelah sebelumnya kami komplain. Dua hari sebelum 17 Agustus kami juga dibelikan makanan, tetapi setelah itu tidak ada lagi. Bahkan setelah selesai upacara, kami tidak diberi makanan sehingga harus pulang makan di rumah," ujarnya kepada wartawan.
Kondisi ini memantik reaksi orang tua siswa dan warga setempat. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan dana kegiatan tingkat kecamatan tersebut. Jika benar terdapat pemotongan atau penarikan dana dari institusi pendidikan dan pemerintah desa, alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar peserta Paskibraka seharusnya menjadi prioritas utama.
"Kalau memang ada anggaran yang dihimpun dari sekolah dan desa, mengapa kebutuhan konsumsi anak-anak Paskibraka tidak terpenuhi sebagaimana mestinya?" tutur seorang sumber yang mengetahui alur penggalangan dana tersebut.
Masyarakat dan para orang tua mendesak panitia pelaksana serta pihak Kecamatan Taliabu Selatan untuk membuka rincian penerimaan dan penggunaan anggaran secara akuntabel guna menghindari spekulasi publik.
Hingga berita ini diturunkan, Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Panitia Pelaksana HUT RI dan Camat Taliabu Selatan guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait dugaan pematokkan anggaran serta permasalahan konsumsi Paskibraka tersebut.*
Kondisi ini memantik reaksi orang tua siswa dan warga setempat. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan dana kegiatan tingkat kecamatan tersebut. Jika benar terdapat pemotongan atau penarikan dana dari institusi pendidikan dan pemerintah desa, alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar peserta Paskibraka seharusnya menjadi prioritas utama.
"Kalau memang ada anggaran yang dihimpun dari sekolah dan desa, mengapa kebutuhan konsumsi anak-anak Paskibraka tidak terpenuhi sebagaimana mestinya?" tutur seorang sumber yang mengetahui alur penggalangan dana tersebut.
Masyarakat dan para orang tua mendesak panitia pelaksana serta pihak Kecamatan Taliabu Selatan untuk membuka rincian penerimaan dan penggunaan anggaran secara akuntabel guna menghindari spekulasi publik.
Hingga berita ini diturunkan, Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak Panitia Pelaksana HUT RI dan Camat Taliabu Selatan guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait dugaan pematokkan anggaran serta permasalahan konsumsi Paskibraka tersebut.*
