TERNATE - Masyarakat Maluku Utara meminta Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan perhatian terhadap pelaksanaan seleksi Calon Tamtama (Catam) dan Calon Bintara (Caba) TNI Angkatan Darat (AD) bagi putra-putra Maluku Utara.
Masyarakat berharap seluruh rangkaian seleksi, mulai dari pemeriksaan awal hingga tahap akhir Penentuan Akhir (Pantukhir), penetapan peserta yang dinyatakan lulus terpilih, hingga proses pemberangkatan menuju pendidikan, dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan di wilayah Korem 152/Baabullah Ternate.
Permintaan itu disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan serta beban biaya yang harus ditanggung calon peserta dan keluarga ketika mengikuti tahapan seleksi di luar daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, calon prajurit asal Maluku Utara harus mengikuti sejumlah tahapan lanjutan di wilayah Kodam XV/Pattimura di Ambon. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga calon peserta yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Selain biaya transportasi menuju Ambon, keluarga juga harus menanggung kebutuhan makan dan tempat tinggal selama proses seleksi berlangsung.
“Kasihan kami ini orang susah. Ketika anak kami lanjut mengikuti tes di Kodam Ambon, kami harus berusaha pinjam sana, pinjam sini, bahkan berutang untuk biaya transportasi, makan dan minum selama di Ambon,” ujar seorang warga Maluku Utara, Rabu (12/8/2026) malam.
Menurut dia, beban keluarga semakin berat apabila calon peserta dinyatakan tidak lulus dalam salah satu tahapan seleksi. Mereka harus kembali ke Maluku Utara, sementara kepulangan tidak selalu mudah karena harus menyesuaikan jadwal transportasi laut.
“Kalau anak kami tidak lulus, langsung dibawa ke pelabuhan untuk kembali ke Maluku Utara. Tetapi terkadang tidak dapat kapal dan tidak punya tempat tinggal. Akhirnya kami menunggu di sekitar pelabuhan sampai ada kapal yang menuju Maluku Utara,” katanya.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah pusat dan daerah, khususnya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, bersama pimpinan TNI dapat mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menentukan mekanisme pelaksanaan seleksi.
“Kami terkadang terkatung-katung di Kota Ambon. Kami mau buat apa di tanah orang. Kalau uang yang kami pinjam sudah habis untuk kebutuhan selama mengikuti tes, ketika anak tidak lulus, kami bingung mencari uang lagi untuk biaya pulang,” ujarnya.
Masyarakat menilai pelaksanaan tahapan seleksi di Maluku Utara dapat meringankan beban calon peserta dan keluarga, terutama biaya transportasi, tempat tinggal, konsumsi, serta kebutuhan lainnya.
Selain itu, seleksi yang dilaksanakan di daerah dinilai dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi putra-putra Maluku Utara untuk mengikuti seluruh tahapan secara efektif, dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas dan standar seleksi TNI.
Atas dasar itu, masyarakat meminta usulan tersebut menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pimpinan TNI dalam menentukan mekanisme seleksi Catam dan Caba TNI AD bagi putra-putra Maluku Utara.
Masyarakat berharap pelaksanaan seleksi di daerah tidak mengurangi standar maupun objektivitas penilaian, melainkan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan yang berlaku.
Terpisah, Danrem 152/Baabullah Ternate Brigjen TNI Enoh Solehudin saat dikonfirmasi melalui telepon seluler maupun WhatsApp terkait permintaan tersebut belum memberikan tanggapan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Korem 152/Baabullah mengenai usulan agar seluruh tahapan seleksi Catam dan Caba TNI AD bagi putra-putra Maluku Utara dilaksanakan di wilayah Korem 152/Baabullah Ternate.*
