 |
| Pimpinan DPRD Halteng Munadi Kilkoda Bersama Anggota DPRD Lukman Esa, Helmi Kasim dan Junaedi Alting saat meninjau lokasi banjir. |
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga serta infrastruktur yang terdampak genangan air. Hasil pemantauan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam mendorong kebijakan penanggulangan bencana dan perbaikan sistem drainase di wilayah ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah tersebut.
Munadi mengatakan, salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran drainase yang ada di Kota Weda.
"Ini penting agar air dapat mengalir lebih lancar dan tidak menimbulkan genangan saat curah hujan tinggi," kata Munadi saat meninjau lokasi banjir.
Menurut dia, sebagian saluran drainase di Kota Weda belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, kapasitas tampung air dinilai tidak lagi memadai. Kondisi tersebut diperparah dengan pendangkalan sejumlah sungai, seperti Sungai Yefetu, Moreala, dan Kalibuatan, yang sudah lama tidak dinormalisasi.
Munadi meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memberikan perhatian khusus terhadap kawasan yang berulang kali terdampak banjir, termasuk kawasan permukiman warga dan fasilitas pemerintah.
"Pemerintah harus memiliki perhatian khusus terhadap wilayah yang sering dilanda banjir agar penanganannya lebih terarah dan berkelanjutan," ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah preventif dan kebijakan yang lebih solutif untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pengembangan aplikasi pelaporan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan potensi penyebab banjir serta memperoleh informasi kondisi banjir secara real time.
"Aplikasi itu bisa menjadi sarana pelaporan warga sekaligus media informasi mengenai perkembangan kondisi banjir berdasarkan tingkat ketinggian air dan indikator lainnya," katanya.
Menurut Munadi, langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tengah berkembang sebagai kawasan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian banjir.
"Masyarakat juga harus disiplin, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sementara pemerintah perlu menyiapkan program dan kebijakan yang mendukung penanganan banjir secara menyeluruh," kata Munadi. (Dir)
