 |
Penegasan itu disampaikan Bassam saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Halmahera Selatan, Jumat, 19 Juni 2026.
Dalam pidatonya, Bassam mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan pada 2025 mencapai 37,33 persen. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui dampak pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, terutama di kawasan kepulauan dan wilayah terpencil.
Karena itu, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pemerintah daerah menetapkan pemerataan pembangunan sebagai prioritas. Langkah yang ditempuh meliputi pengembangan zonasi dan kawasan agromaritim, penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta perluasan akses layanan dasar.
Bassam juga menekankan pentingnya investasi yang masuk ke Halmahera Selatan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
"Investasi yang berkembang saat ini juga harus mampu membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurut Bassam, pembangunan yang berkeadilan menjadi fokus pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya dinikmati di kawasan tertentu, tetapi juga dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Halmahera Selatan.
"Pemerintah daerah berkomitmen memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu, tetapi menjangkau seluruh wilayah Halmahera Selatan," kata Bassam. (Zul/Red)
