 |
| Prosesi pelantikan. (Istimewa) |
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Hairil Hi. Hukum, S.T., M.T., yang kini resmi menjabat secara definitif sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Maluku Utara.
Selain Hairil, dua pejabat Eselon II lainnya juga dilantik, yakni Suryanto Andili, S.E., M.Si. sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Drs. Muhammad Ali Fataruba sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/Kep/JPTP-MU/004/VII/2026 untuk JPT Pratama dan Nomor 800.1.3.3/Kep/ADM-MU/004/VII/2026 untuk Pejabat Administrator dan Pengawas. Seluruh proses mutasi, rotasi, dan promosi telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem Manajemen Talenta.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekprov Samsuddin A. Kadir, ditegaskan bahwa pelantikan merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi pemerintahan dengan menghadirkan pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu menghasilkan kinerja nyata.
"Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan. Keberhasilan seorang pejabat bukan ditentukan oleh banyaknya rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan kemampuan menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan, menyederhanakan proses, dan membangun kepercayaan masyarakat," ujar Samsuddin saat membacakan sambutan Gubernur.
Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara harus diikuti peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penurunan angka kemiskinan. Karena itu, seluruh aparatur diminta meninggalkan pola kerja lama dan membangun birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif.
Kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk pejabat yang baru dilantik, Gubernur turut menginstruksikan percepatan persiapan menghadapi penilaian Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri. Pendataan seluruh inovasi daerah ditargetkan rampung paling lambat 7 Agustus 2026.
"Target kita jelas, mengantarkan Maluku Utara masuk lima besar Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional. Segera inventarisasi, dokumentasikan, dan input seluruh inovasi daerah. Jangan biarkan inovasi berhenti di meja kerja atau hanya dikenal di lingkungan internal," demikian pesan Gubernur.
Selain tiga pejabat JPT Pratama, pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat administrator dan pengawas pada berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM, BPKAD, Bapenda, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Menutup prosesi pelantikan, Sekprov menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik serta mengingatkan agar amanah jabatan dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (Red)
