 |
| Ketua Fraksi PKB DPRD Halteng Devi Dodi Diantoro, S.TP,. |
Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Halteng, Devi Dodi Diantoro, dalam pandangan akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD Halteng, Selasa, 29 September 2026.
Devi mengatakan pembahasan APBD-P 2026 tidak hanya berkaitan dengan angka-angka anggaran, tetapi juga harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama warga di wilayah lingkar tambang.
Menurut dia, kawasan Weda Tengah merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan industri. Namun, di tengah geliat tersebut, masyarakat di sekitar kawasan industri masih menghadapi persoalan air bersih yang layak, aman, dan memadai untuk kebutuhan sehari-hari.
"Air adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh terabaikan di tengah masifnya pembangunan industri," kata Devi.
Karena itu, Fraksi PKB menyampaikan enam catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Pertama, memprioritaskan anggaran dan infrastruktur air bersih. Pemda diminta segera mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih di Kabupaten Halmahera Tengah, terutama di desa-desa terdampak di Kecamatan Weda Tengah dan Weda Kota.
Kedua, memperkuat sinergi program CSR industri. Pemda diminta mengawal dan mendorong perusahaan yang beroperasi di Weda Tengah agar menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara tepat sasaran. Salah satunya untuk penyediaan sarana air bersih yang berkelanjutan dan pemulihan kualitas lingkungan.
Ketiga, memperketat pengawasan kualitas lingkungan dan sumber air. Dinas terkait diminta melakukan pengawasan secara berkala terhadap kualitas sumber air yang digunakan masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan air yang dikonsumsi warga tidak tercemar dan membahayakan kesehatan.
Fraksi PKB juga meminta Pemda bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan audit dan evaluasi terhadap emisi industri di kawasan pengolahan nikel Weda Tengah. Evaluasi itu, kata Devi, diperlukan untuk memastikan dugaan pengaruh emisi terhadap tingginya laju korosi pada rumah warga dan fasilitas publik.
Keempat, memastikan keselamatan fasilitas publik dan permukiman warga. Fraksi PKB menyoroti potensi kerusakan struktural dalam jangka panjang akibat pelapukan atau korosi material bangunan di sekitar kawasan industri.
Pemda diminta memastikan adanya inspeksi keselamatan serta penerapan standar material bangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan di kawasan industri.
Kelima, mengoptimalkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program CSR atau TJSL perusahaan diminta tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Fraksi PKB mendorong agar program tersebut diarahkan pada pemulihan dampak lingkungan, penyediaan material bangunan yang lebih tahan korosi bagi warga di sekitar kawasan industri, serta perlindungan kesehatan masyarakat.
Keenam, mengoptimalkan normalisasi sungai. Fraksi PKB menilai musim kemarau merupakan waktu yang tepat untuk melakukan normalisasi dan pengerukan sedimen sungai.
"Kami dari Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah segera mengoptimalkan normalisasi dan pengerukan sedimen kali, terutama di wilayah Weda Selatan," ujar Devi.
Menurut dia, pengerukan sedimen sebaiknya dilakukan ketika debit air sungai sedang surut. Jika pekerjaan tersebut ditunda, Pemda dinilai berisiko menghadapi persoalan banjir ketika musim hujan tiba.
"Jika pengerukan sedimen ditunda saat air surut, pemerintah daerah secara sadar sedang menabung bencana banjir yang dapat menenggelamkan permukiman warga dan berdampak pada hasil pertanian saat musim hujan," katanya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis terkait pemenuhan hak atas air bersih dan persoalan lingkungan, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai catatan agar Pemda berkomitmen merealisasikan enam rekomendasi yang telah disampaikan.
"Fraksi PKB menerima dan menyetujui, dengan catatan pemerintah daerah harus berkomitmen merealisasikan rekomendasi yang telah kami sampaikan," kata Devi. (Dir)
