 |
WEDA, KH - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menggelar pertemuan tatap muka dengan manajemen PT Harum Sukses Mining (HSM) dan PT Rumah Sejahtera Jaya (RSJ) guna menindaklanjuti kesepakatan bersama terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Desa Waleh dan Fritu, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Site PT RSJ Fritu ini dihadiri langsung oleh Pimpinan DPRD Munadi Kilkoda dan Asrul Alting, Ketua Komisi I beserta anggota DPRD lainnya yaitu Putra Sian Arimawa, Usman A. Tigedo, dan Hasmi Saliden, serta perwakilan manajemen PT HSM dan PT RSJ.
Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan bahwa manajemen telah menyetujui seluruh poin kesepakatan yang sebelumnya dibahas bersama DPRD. Beberapa di antaranya meliputi proyek pembangunan pagar Masjid Waleh serta perbaikan ruas jalan di Desa Waleh.
Sementara itu, untuk rencana pembangunan asrama mahasiswa Waleh di Ternate, pihak perusahaan mengaku masih menunggu proses balik nama sertifikat tanah yang saat ini tengah diurus oleh pemerintah desa. Setelah proses administrasi tersebut rampung, proyek fisik akan segera direalisasikan.
"Prinsipnya anggaran untuk asrama mahasiswa sudah disetujui oleh manajemen, tinggal proses sertifikat tanah selesai langsung dikerjakan," ungkap Ibrahim, Humas PT RSJ.
Dalam kesempatan yang sama, DPRD turut memberikan sejumlah saran agar program CSR dan PPM ke depannya dapat lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Halteng Munadi Kilkoda mengingatkan pihak perusahaan agar penyusunan program sosial ini dapat diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini dinilai penting agar kegiatan tidak tumpang tindih dan manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.
Ia juga mengusulkan agar alokasi CSR dan PPM sektor pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk memperkuat fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, seperti penyediaan perlengkapan sekolah, pemberian beasiswa, hingga penyaluran insentif bagi tenaga pengajar berstatus pegawai tidak tetap (PTT) maupun guru sukarela.
"Ada banyak guru kita yang belum jelas statusnya, mereka terima gaji juga apa adanya, jadi perusahaan sebaiknya bantu mereka dengan insentif tambahan," ujar Munadi.
Ia menambahkan, intervensi serupa melalui dana CSR dan PPM juga perlu menyasar tenaga medis yang status kepegawaiannya masih belum pasti.
Menanggapi masukan tersebut, pihak perusahaan menyatakan akan melakukan identifikasi ulang terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh DPRD untuk kemudian direncanakan implementasinya pada tahun anggaran mendatang. (Dir)
