 |
Oleh: Anwar Ismail
Dosen FKIP Unkhair Ternate
Dewasa ini masih ada stigma berpikir masyarakat bahwa pendidikan hanya merupakan tanggungjawab guru di sekolah. Tugas kita hanya memenuhi hak pendidikan anak-anak kita, yaitu dengan cara menyekolahkan mereka ke sekolah, nanti guru-guru lah yang membuat mereka menjadi pintar. Stigma berpikir seperti ini masih banyak ditemukan pada masyarakat di berbagai pelosok negeri kita Indonesia, bahkan masyarakat seantero dunia ini. Di samping itu juga banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan, bahkan masih banyak anak-anak yang masih buta aksara dan putus sekolah.
Berdasarkan hal ini, badan PBB yang mengurusi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) dalam kongresnya di Dacca (Bangladesh) tahun 2000 mencanangkan Program Education for All (EFA) - Pendidikan untuk Semua (PUS). Pencanangan program ini sebagai bentuk ketetapan yang bertujuan untuk menyerukan pada bangsa-bangsa di dunia ini untuk memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya terhadap semua warga negara, dan meningkatkan kerjasama unilateral secara lebih intensif dalam bidang pendidikan. PUS atau EFA telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia sejak pertama kali disepakati pada tahun 2000 melalui Deklarasi Dakka. Menyikapi kesepakatan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana pelaksanaan program PUS tahun 2000-2015. Pencanangan program ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap Warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, telah dengan jelas mengisyaratkan makna dan tujuan dari konsep PUS atau EFA itu sendiri. Hakekat dari EFA adalah mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan. Pembelajaran untuk semua merupakan wujud pembelajaran yang menyangkut semua usia entah itu dewasa, orang tua maupun anak-anak yang bertujuan agar lebih mengerti tentang sesuatu.
Di Maluku Utara (Malut) program PUS pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan, misalnya masalah geografis yang terdiri dari banyak pulau sehingga mempersulit akses dari satu pulau ke pulau lain, penyebaran guru serta sarana prasarana pendidikan yang pembagiannya belum merata, ditambah juga persoalan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang masih minim. Ditambah lagi minimnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, padahal pendidikan diperoleh seseorang awalnya dari keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat.
Permasalahan kurang kepedulian masyarakat tentang peningkatan mutu pendidikan hampir terjadi di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Malut. Melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai cara dan pola pendekatan untuk mengatasi persoalan ini, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak mengenyam pendidikan yang layak, masih banyak anak-anak yang putus sekolah, dan masih banyak masyarakat (anak dan dewasa) yang mengalami buta huruf atau aksara.
Terkait persoalan yang diuraikan di atas, membuat kami termotivasi serta merasa perlu untuk melakukan sebuah program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan budaya lokal (local culture) yaitu “babari” yang artinya adalah gotong-royong. PKM ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan kepedulian pada masyarakat terhadap pendidikan di Malut. Babari sendiri merupakan sebuah budaya gotong royong yang selama ini telah dilaksanakan atau dipraktikkan oleh masyarakat Malut pada umumnya ketika ada kegiatan sosial atau pada hajatan keluarga di lingkungan masyarakat.
 |
| Taman baca Khairun di Kelurahan Foramadiahi Ternate |
.jpg)
