Kisruh DBH Jadi Perhatian Senator Ikbal Djabid saat Reses di Malut

Sebarkan:
Ikbal Djabid (batik) bersama asistennya Rudi Mahmud (kemeja abu-abu) bertemu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. (Kabarhalmahera.com)
KAMERA MALUT - Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah pemilihan Maluku Utara, Ikbal Hi. Djabid kini menyikapi kisruh Persoalan DBH. dana bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah ini, menjadi salah satu perhatian pada reses terakhir tahun 2022.

Menurutnya DBH tersebut untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pembangunan di Provinsi Maluku Utara maupun di 10 Kabupaten Kota.

"Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaanya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam," terang Ikbal usai melakukan kunjungan kerja di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Senin, 26 Desember 2022.

Ikbal menyebutkan bahwa dalam diskusi tadi pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa DBH dibagi menjadi dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

"Ada, DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh), DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sementara untuk DBH Sumber Daya Alam, ada DBH Kehutanan, DBH Mineral dan Batu Bara, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi Dan DBH Pengusahaan Panas Bumi serta DBH Perikanan," sebut Ikbal.

Ikbal juga sempat menanyakan DBH yang sering terjadi di Maluku Utara yang akhir ini menyeret pemprov dan beberapa pemkab di Maluku Utara.

"Kita harus memperhatikan dari sisi kinerja dalam pengelolaan lingkungan dan semangat dalam mengelola hutan di wilayah mulai dari provinsi hingga ke tingkat kabupaten masing-masing, dimana Hutan merupakan salah satu kekayaan alam kita yang harus kita jaga dan tentu pemanfaatannya harus bersifat berkelanjutan," cetusnya.

Ikbal berharap harus ada koordinasi yang baik antara Pemprov dan pemerintah kabupaten- kota. Bagaimna membicarakan pembangunan di Maluku Utara yang lebih baik.*

====
Penulis : Tim
Editor    : Irawan A. Lila

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini