 |
| Aksi demo yang berlangsung di depan kantor Walikota Ternate. (Kamera/Arfles) |
Aksi yang berlangsung di depan Mapolres dan kantor Wali Kota Ternate itu sebagai refleksi menyambut HUT RI ke 78 tahun.
OKP Cipayung Plus yang terlibat dalam aksi ini diantaranya LMND, GMKI, GMNI, PMII, KAMMI, IMM, dan PII.
Pantauan Kabarhalmahera.com, aksi yang di motori mahasiswa itu sempat bersih tegang dengan polisi saat berorasi di depan Mapolres Ternate, namun hal itu tak berlangsung lama.
Keadatangan massa mahasiswa itu dengan harapan bertemu kapolres dan menyampaikan poin tuntutan. Namun keinginan pendemo belum di indahkan.
"Kami cipayung plus sangat kecewa kepada Kapolres Ternate, karena tidak mau bertemu dengan kami padahal masa aksi sudah cukup lama berdiri di depan Polres. Akan tetapi tuntutan kami tidak diindahkan, jadi kami sangat kecewa," Mahasiswa, Faisal Tulado, yang juga sebagai Ketua KAMMI.
 |
| Aksi demo di depan Mapolres Ternate. |
Ia menyebut poin tuntuntan massa aksi yang pertama, mendesak Kapolres agar serius menangani kasus kekerasan seksual di Kota Ternate. Kedua, mendesak Kapolres segera menertibkan jual beli Miras di Kota Ternate. Ketiga, mendesak Kapolres menindak tegas apabila ada anggota polisi yang melakukan tindakan jual beli Miras, Narkotika dan pelecehan seksual.
Keempat, mendesak Kapolres agar tidak melakukan tindakan represif oleh anggota kepolisian kepada masa aksi, dan kelima, mendesak Kapolres agar tangkap dan adili mafia BBM di Kota Ternate.
"Kapolres ini kan baru bertugas, jadi kami sangat menginginkan kehadiran beliau di aksi tadi," harapnya.
Geruduk Kantor Walikota Ternate
Setelah melakukan demonstrasi di depan Polres Ternate, masa aksi melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor Wali Kota Ternate dengan harapan bertemu Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman. Harapan tersebut juga pupus lantaran Walikota dikabarkan tak berada di tempat.
Faisal Tulado menambahkan, kehadiran mereka di kantor Walikota Ternate itu membawa 6 poin tuntutan. Dua diantaranya adalah program untuk Batang Dua, Hiri dan Moti (Bahim), dan penolakan kenaikan harga air bersih.
"Aksi unjuk rasa sampai menjelang sore ini tidak ada respon dari pemerintah kota Ternate (Pemkot) atau dari Wali Kota, dengan dalil protokoler tidak harus dilanggar oleh Wali Kota. Kami bilang tidak masalah yang penting Bapak Wali Kota hadir sejenak untuk menandatangani hasil petisi yang telah kami sepakati bersama. Kami cipayung plus sangat kecewa karena tuntutan kami tidak diindahkan," kesalnya.
"Kami mempertanyakan sebab periode Wali Kota hampir selesai ini, tapi program Bahim belum terealisasi sepenuhnya. Jika Pemkot tidak menanggapi secara serius maka ada aksi-aksi berikut. Kami cipayung plus akan terus mendorong dan suarakan hal ini. Dan jika Pemkot tidak gubris tuntutan kami, maka ada aksi berikut entah itu turun jalan atau langsung bertemu dengan Wali Kota," tegasnya.
 |
| Kepala Kesbangpol, Nuryadin Rahman saat menemui massa aksi. |
Sementara itu Kepala Kesbangpol, Nuryadin Rahman saat ditemui di depan Kantor Wali Kota mengatakan, sangat memberikan apresiasi kepada para masa aksi, karena dengan kecerdasan mengingatkan pemerintah di satu hari menjelang 17 Agustus. Ini juga sebagai kontrol terhadap pemerintah.
"Ini juga mengoreksi pemerintah untuk mengingatkan di HUT RI ke 78. Ini kan hal yang positif. Besok Pak Wali akan menyerahkan Ambulance untuk pelayanan dasar kesahatan di tiga kecamatan, yaitu Hiri, Moti dan Batang Dua. Kalau penyerahan Ambulance dan mobil angkutan besok, tapi kalau untuk pembangunan infrastruktur kan sudah jalan," ungkapnya.
Nuryadin menambahkan, di lima tahun berakhir masa periode Pak Wali ini (perhatian) yang paling besar untuk pembangunan percepatan pulau Batang Dua dengan kucuran anggaran sebesar RP19 miliar.
"Ngoni tau katarada dalam sejarah periode Pemkot itu periode ini yang paling besar untuk pembangunan pulau Batang Dua itu 19 miliar. Di tahun-tahun sebelumnya tidak sebesar begini. Untuk pembangunan jembatan, jalan, dan talud, sekarang sementara jalan," bebernya.
Nuryadin bilang, sekarang memang masa aksi tidak bisa bertemu dengan Walikota. Lantaran kata dia, karena sebentar malam ada persiapan dan renungan suci yang merupakan bagian dari rangkaian upacara kenegaraan sehingga tidak bisa di ganggu.
"Pak Wali Kota sangat hikmat jadi tidak bisa di ganggu. Kami tidak ingin dengan adanya ini, sehingga Pak Wali terganggu dengan acara-acara lain, begitu. Apalagi ini acara kenegaraan. Kalau mereka setuju kami agendakan setelah 17 Agustus, Wali Kota juga sangat mengenal mereka OKP cipayung," ujarnya.
Ia mengaku, hal itu sesuai protokol negara maka tidak bisa dipaksakan. Pak Wali itu selalu welcome dengan teman-teman OKP cipayung, dan setiap kali perwakilan OKP aksi kan Pak Wali selalu menemui.
"Tapi kalau di agendakan di atas tanggal 20, saya dengan Kasat Satpol PP akan fasilitasi.Mungkin juga torang (kita) diskusi lebih dalam lagi," tutupnya.
====
Penulis: Arfles Rajalahu
Editor : Rustam Gawa
.jpg)
