 |
| Ketua DPRD Halmahera Utara saat menyerahkan catatan dan rekomendasi LKPJ bupati tahun anggaran 2024 ke wakil bupati. (Istimewa) |
Rapat tersebut berlangsung di ruang Paripurna DPRD Halmahera Utara. Jumat, 25 April 2025.
Dihadiri wakil bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi Ahmad, Sekretaris daerah E.J Papilaya, pimpinan dan anggota DPRD serta Forkopimda.
Dalam sambutan wakil bupati Dr.Kasman Hi. Ahmad menyampaikan, pihaknya mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja keras, komitmen dan sinergi yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dalam hal ini menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
Kasman meyakini, bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Halmahera Utara.
"Mari kita terus pelihara hubungan kemitraan ini dengan semangat, kebersamaan dan kepentingan masyarakat sebagai landasan utama," ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan terdapat tiga agenda penting yang dibahas dalam rapat paripurna kali ini diantaranya, adalah pertama penyerahan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Kepala Daerah tahun 2024, kedua tentang pengambilan keputusan DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Politeknik Perdamaian Halmahera ( Padamara) di kabupaten Halmahera Utara. Dan yang ketiga Pengajuan Dua Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Hak Inisiatif DPRD masing-masing Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Halmahera Utara dan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa di Kabupaten Halmahera Utara.
"Dalam tiga agenda penting ini, perlu saya sampaikan bahwa terkait LKPJ Tahun 2024 , saya menilai proses evaluasi dan penyampaian catatan serta rekomendasi oleh DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemda akan menindaklanjuti setiap masukan dengan serius sebagai bahan perbaikan ke depan," pungkasnya.
Ia menambahkan, mengenai pengambilan keputusan terhadap dua Ranperda, diharapkan seluruh anggota dewan dapat memberikan pertimbangan mendalam demi terwujudnya regulasi yang berkualitas, responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kami siap mendukung dalam hal pengajuan dua Ranperda baru, kami berkomitmen mendorong inisiatif-inisiatif progresif yang sejalan dengan visi misi pembangunan di Halut." tandasnya.
====
Penulis : Rustam Gawa.
Editor : Redaksi.
