![]() |
General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula dan Gubernur Maluku Utara Serly Tjoanda. (Istimewa) |
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal dan merata.
Dalam pertemuan tersebut, PLN UIW MMU menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah menjadi fokus utama, di antaranya adalah kesiapan pembangkit listrik di seluruh sistem kelistrikan yang tersebar di Provinsi Maluku Utara serta rencana pengembangannya ke depan. PLN UIW MMU menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik guna menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.
Selain itu, rencana pembangunan jaringan listrik juga menjadi topik utama pembahasan, terutama dalam upaya menaikkan rasio desa berlistrik (RDB) dan rasio elektrifikasi (RE) di Maluku Utara. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai pemerataan akses listrik hingga ke pelosok daerah, termasuk wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
General Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula, menyatakan bahwa PLN berkomitmen mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan.
“PLN terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dengan memperluas jangkauan listrik ke desa-desa yang belum terlistriki. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi program ini,” ungkap Awat.
Untuk diketahui, kondisi sitem kelistrikan dałam keadaan normal. Pada Sistem Ternate – Tidore beban puncak tertinggi tahun 2025 adalah sebesar 46,17 MW dengan bauran energi pembangkit terdiri dari 77 persen Bahan Bakar Minyak dan 23 persen Batubara.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, direncanakan pada 2026 dan 2027, pembangunan PLTMG Ternate 2 dan PLTMG Tidore dengan kapasitas masing-masing sebesar 20 MW, akan dibangun untuk memperkuat sistem kelistrikan Ternate Tidore.
Di samping itu, tercatat bahwa Maluku Utara memiliki sejumlah potensi pembangkit EBT yang direncanakan untuk dikembangkan juga, diantaranya: PLTP Telaga Ranu 10 MW,
PLTP Gunung Hamiding I 20 MW,
PLTP Gunung Hamiding II 200 MW,
PLTP Akesahu 10 MW, dan beberapa pengembangan EBT lainnya.
PLTP Gunung Hamiding I 20 MW,
PLTP Gunung Hamiding II 200 MW,
PLTP Akesahu 10 MW, dan beberapa pengembangan EBT lainnya.
Pengembangan pembangkit berbasis EBT ini menjadi bagian integral dari transformasi energi nasional sekaligus mendukung target net zero emission pada tahun 2060.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya PLN dalam memperluas akses energi di wilayahnya.
“Ketersediaan listrik yang stabil dan merata sangat krusial untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami siap berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana-rencana strategis PLN di Maluku Utara, termasuk kami akan mendukung PLN dalam hal biaya penyediaan dan pemasangan listrik gratis bagi warga prasejahtera di daerah kami,” tegas Gubernur Sherly.
Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berharap sinergi yang terjalin dapat menjadi motor penggerak dalam percepatan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Maluku Utara melalui kehadiran energi listrik yang andal dan berkeadilan.*