 |
| Pemkot Tidore saat ikut Rapat Koordinasi Inflasi Daerah secara zoom meeting, berlangsung di ruang rapat Sekda Tidore. (Dar) |
TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus melakukan upaya pengendalian inflasi daerah ditengah kenaikan Indeks Perkembangan harga (IPH) di setiap daerah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain usai mengikuti rapat koordinasi Inflasi Daerah secara zoom meeting, berlangsung di ruang rapat Sekda Tidore, Senin (25/8/2025).
Mewakili Walikota Tidore, Taher Husain mengatakan, diera efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Tidore terus berupaya agar inflasi daerah tetap pada kondisi stabil. Kedepannya menurutnya, Pemerintah akan berupaya untuk membuka akses langsung dari Kota Tidore ke Kota Manado, itu untuk mensuplai komoditas tertentu.
“Saat ini Pemerintah akan terus melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menyuplai bahan pokok, sehingga kita bisa mengendalikan inflasi di Kota Tidore, pada rakor kali ini juga Tidore adalah Kota yang telah merealisasikan 1-3 upaya konkrit dalam mengatasi inflasi daerah di Kota Tidore,” kata Taher.
“Untuk IPH di Kota Tidore pada minggu keempat bulan agustus ini mengalami penurunan harga pada komoditi cabe rawit dan cabe keriting, dimana Cabe keriting yang pada awalnya di harga Rp. 50.000 per kilo menjadi Rp. 44.000 per kilo, sedaghat cabe rawit awalnya di harga Rp. 80. 000 per kilo menjadi Rp. 66.000 per kilo, dan komoditi lainnya masih berada di harga yang stabil,” sambung Taher.
Selain inflasi, Taher juga menambahkan bahwa, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga terus berupaya memboboti terkait rencana bangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kota Tidore.
“Untuk tiga juta rumah sendiri, Kota Tidore telah mempersiapkan anggaran untuk pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini bukan lagi merenovasi namun bangun baru, sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar. Saat ini Pemkot Tidore baru merealisasikan sebanyak tiga rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut, ini juga harus didata dengan sangat baik, agar jatuh pada masyarakat yang benar-benar menjadi penerima bantuan tersebut,” tandas Taher.
Sementara itu Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menghimbau para kepala Daerah dan unsur forkopimda di wilayah yang harga komoditasnya masih tinggi agar segera melakukan langkah konkrit, diantaranya menggelar operasi pasar dan memperluas jangkauan program stabilisasi pasokan dan harga pangan hingga ke tingkat desa.
“Inflasi tidak bisa dibiarkan mengganggu daya beli masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah harus aktif memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran, menjaga distribusi dan mengkomunikasikan perkembangan harga dengan baik, demikian pula dengan program tiga juta rumah ini bukan hanya target angka tetapi wujud hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hunian layak," tegas Tomsi Tohir.
Rakor inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam program tiga juta rumah ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara zoom meeting, dan diikuti oleh Kementerian/Lembaga, seluruh kepala Daerah dan Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Indonesia.
Turut dihadiri juga Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, pimpinan OPD terkait serta tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tidore Kepulauan.*
====
Penulis: Aidar Salasa
Editor : Tim Redaksi
