'Laras Panjang' di Rumah Tangga: BRITARI Minta Kapolda Seret Bripka RD ke Jalur Pidana

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW BRITARI Maluku Utara, Yulia Pihang. (Istimewa)

TERNATE - Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Tiara Putri (DPW BRITARI) Maluku Utara bereaksi keras atas kasus dugaan penganiayaan berat yang menimpa Pipin Wulandari, 36 tahun. Pipin, yang juga anggota Bhayangkari, kini harus berjuang melewati masa kritis usai diduga dianiaya oleh suaminya sendiri, Bripka RD alias Reyhan.

Bripka RD diketahui merupakan anggota aktif Batalyon C Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Maluku Utara. Akibat perbuatan sang suami, Pipin harus menjalani operasi darurat di RSUD Chasan Boesoirie, Ternate.

Kondisi Korban Mengenaskan

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW BRITARI Maluku Utara, Yulia Pihang, mengungkapkan bahwa luka yang diderita korban sangat fatal. Berdasarkan data yang dihimpun, ibu dua anak tersebut mengalami retak tengkorak kepala dan dislokasi tulang leher, pendarahan telinga dan muntah darah, serta pendarahan dalam pada perut bagian kiri.

"Kami mengecam keras tindakan biadab ini. Ini bukan sekadar KDRT biasa, tapi penganiayaan yang mengancam nyawa," ujar Yulia dalam keterangan resminya, Rabu, 25 Maret 2026.

Desakan Sanksi Pecat (PTDH)

BRITARI melayangkan tuntutan tegas kepada Kapolda Maluku Utara dan jajaran Propam. Yulia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi upaya "tutup lubang" atau perlindungan terhadap oknum anggota yang mencoreng institusi Polri.

Ada tiga poin utama yang ditekankan oleh BRITARI:

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): Mendesak sanksi etik maksimal bagi Bripka RD karena tindakan yang membahayakan nyawa.

Transparansi Pidana: Meminta Kapolda memproses kasus ini secara pidana umum dan kode etik secara paralel tanpa intervensi.

Keadilan bagi Korban: Menuntut hukuman seberat-beratnya mengingat korban mengalami cacat fisik dan trauma mendalam.

"Ormas Britari tidak akan tinggal diam melihat seorang ibu berjuang antara hidup dan mati akibat kekejaman oknum aparat. Kami akan menyurat resmi ke Kementerian PPPA dan Komnas Perempuan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas," tegas pengacara tersebut.

Galang Solidaritas

Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Maluku Utara. Britari juga menyerukan kepada organisasi non-pemerintah (NGO), aktivis perempuan, hingga organisasi mahasiswa untuk merapatkan barisan dalam tim hukum demi mengawal akses keadilan bagi korban.* (Red)