![]() |
| Adam Basirun. |
HALTENG - Kekayaan sumber daya alam (SDA) dan kemampuan fiskal Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, dinilai perlu diimbangi dengan investasi di bidang pendidikan. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pendirian Universitas Fagogoru (UNFAG) sebagai pusat pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Gagasan itu disampaikan Adam Basirun, mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Menurut dia, pembangunan Halmahera Tengah tidak cukup hanya mengandalkan investasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.
Daerah yang berkembang pesat, terutama dengan aktivitas industri pertambangan, juga perlu menyiapkan generasi muda yang berpendidikan, terampil, dan mampu mengambil peran dalam pembangunan.
“Halmahera Tengah tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan memiliki aktivitas industri yang berkembang pesat. Halteng juga harus menjadi daerah yang melahirkan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan tinggi,” kata Adam.
Ia menilai, pendirian Universitas Fagogoru perlu mulai dibahas secara serius sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda di Halmahera Tengah.
Mengangkat identitas Fagogoru melalui pendidikan
Menurut Adam, gagasan Universitas Fagogoru tidak dapat dipisahkan dari identitas sejarah dan kebudayaan masyarakat Fagogoru yang berakar pada tiga wilayah adat, yakni Maba, Patani, dan Weda.
Bagi dia, universitas tersebut bukan sekadar pembangunan gedung perkuliahan, melainkan upaya menghadirkan pusat ilmu pengetahuan yang menghubungkan nilai-nilai adat, keagamaan, teknologi, ekonomi, dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Fagogoru bukan hanya identitas budaya, tetapi juga memiliki potensi menjadi kekuatan intelektual. Kita perlu menjadikan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan membangun universitas yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Adam berharap, keberadaan Universitas Fagogoru nantinya dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda tanpa mengharuskan mereka selalu meninggalkan daerah asal.
Kampus tersebut juga diharapkan menjadi ruang bersama bagi anak muda dari berbagai wilayah di Halmahera Tengah untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan pengetahuan, serta mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang memahami kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan daerahnya.
Selain melayani kebutuhan masyarakat setempat, posisi geografis Halmahera Tengah di Pulau Halmahera dinilai membuka peluang bagi pengembangan kawasan pendidikan yang dapat menjangkau mahasiswa dari Halmahera Timur, Halmahera Selatan, wilayah Oba di Kota Tidore Kepulauan, dan daerah lain di Maluku Utara.
Namun, Adam mengingatkan bahwa peluang tersebut harus didukung perencanaan yang matang, termasuk akses transportasi, ketersediaan dosen, fasilitas pendidikan, program studi yang relevan, dan tata kelola perguruan tinggi yang profesional.
Kekayaan nikel harus diimbangi kualitas SDM
Adam menilai, kekayaan sumber daya alam Halmahera Tengah seharusnya menjadi salah satu modal untuk memperkuat pembangunan manusia.
Menurut dia, aktivitas industri pertambangan dan sektor ekonomi lainnya perlu menjadi momentum untuk meningkatkan akses pendidikan, penelitian, inovasi, dan keterampilan masyarakat lokal.
“Jangan sampai daerah kita kaya akan nikel dan sumber daya alam lainnya, tetapi anak-anak daerah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi. Kekayaan alam harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya melalui investasi pendidikan,” katanya.
Ia mengusulkan agar Universitas Fagogoru dikembangkan dengan program studi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Sejumlah bidang yang dapat dikaji antara lain teknik pertambangan, teknik lingkungan, agribisnis, perikanan dan kelautan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Meski demikian, pembukaan program studi tersebut harus didasarkan pada kajian kebutuhan tenaga kerja, potensi daerah, ketersediaan dosen berkualifikasi, fasilitas laboratorium, dan persyaratan perizinan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, universitas diharapkan tidak hanya menjadi tempat memperoleh gelar akademik, tetapi juga pusat penelitian yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
Adam mencontohkan sejumlah isu yang dapat menjadi fokus penelitian, seperti pengelolaan pertambangan, perlindungan lingkungan, konflik agraria, pengembangan pertanian dan perikanan, pengolahan hasil perkebunan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Universitas jangan hanya mengajarkan teori di ruang kelas. Kampus harus turun ke desa, mendengar persoalan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat lingkar tambang. Hasil penelitian harus dapat membantu pemerintah dan masyarakat menemukan solusi,” ujarnya.
Beasiswa dan universitas perlu berjalan beriringan
Adam juga menyoroti dukungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa.
Menurut dia, apabila anggaran beasiswa daerah mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan pendidikan yang lebih luas. Namun, besaran anggaran dan realisasinya perlu merujuk pada dokumen APBD serta laporan resmi pemerintah daerah.
Ia berpandangan, dukungan beasiswa dan rencana pendirian universitas bukan dua kebijakan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan untuk memperluas kesempatan belajar.
Beasiswa tetap dibutuhkan untuk membantu mahasiswa mengakses perguruan tinggi, termasuk program studi yang belum tersedia di daerah. Sementara itu, Universitas Fagogoru dapat dikaji sebagai alternatif pendidikan tinggi yang lebih dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan lokal.
“Pemerintah daerah telah menunjukkan perhatian terhadap pendidikan melalui program beasiswa. Sekarang perlu ada pemikiran jangka panjang, bagaimana membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat di daerah sendiri,” kata Adam.
Ia juga menilai keberadaan kampus berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui kebutuhan hunian mahasiswa, konsumsi, transportasi, perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar kawasan pendidikan.
Meski demikian, potensi manfaat ekonomi tersebut perlu dihitung melalui studi kelayakan agar pendirian universitas didasarkan pada perencanaan yang realistis.
APBD besar membutuhkan perencanaan matang
Adam mengingatkan bahwa besarnya APBD tidak otomatis menjamin keberhasilan pendirian perguruan tinggi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perlu melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan.
Kajian tersebut, menurut dia, perlu mencakup kebutuhan pendidikan tinggi, proyeksi jumlah mahasiswa, kemampuan fiskal daerah, biaya pembangunan dan operasional, kebutuhan tenaga pengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keberlanjutan pembiayaan.
Pemerintah daerah juga perlu berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perguruan tinggi yang berpengalaman, serta lembaga terkait untuk menentukan model kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pilihan yang dapat dikaji, antara lain, pendirian perguruan tinggi baru melalui prosedur perizinan yang berlaku atau pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah ada sebagai langkah awal.
“Jangan sampai kita membangun kampus hanya karena memiliki anggaran besar, kemudian kesulitan membiayai operasionalnya. Yang kita inginkan adalah universitas yang benar-benar hidup, memiliki dosen berkualitas, menghasilkan lulusan yang kompeten, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong keterlibatan DPRD, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat dalam membahas rencana tersebut.
Menurut Adam, pendirian Universitas Fagogoru perlu ditempatkan sebagai agenda pembangunan lintas generasi, bukan sekadar program yang bergantung pada kepemimpinan seorang kepala daerah.
Kampus sebagai pusat riset dan pelestarian budaya
Selain memperluas akses pendidikan, Adam berharap Universitas Fagogoru dapat berperan dalam mendokumentasikan dan mengembangkan warisan budaya masyarakat setempat.
Sejarah lokal, bahasa daerah, hukum adat, tradisi lisan, nilai keagamaan, dan kearifan masyarakat Fagogoru dapat menjadi bagian dari kajian akademik yang diwariskan kepada generasi muda.
“Pembangunan universitas harus tetap berpijak pada identitas masyarakat. Kita ingin generasi muda menguasai ilmu pengetahuan modern, tetapi pada saat yang sama memahami sejarah, adat, dan tanggung jawab sosialnya,” katanya.
Ia juga berharap universitas dapat menjadi penggerak ekonomi berbasis pengetahuan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga penelitian, dan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi industri, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup, kesempatan kerja, kemampuan masyarakat mengembangkan usaha produktif, dan keberlanjutan lingkungan.
Adam menekankan bahwa nama Universitas Fagogoru harus disertai komitmen terhadap mutu pendidikan. Kampus tersebut nantinya perlu memiliki visi akademik yang jelas, tenaga pengajar kompeten, kurikulum relevan, sistem penerimaan mahasiswa yang adil, fasilitas pembelajaran memadai, serta mekanisme penjaminan mutu sesuai ketentuan nasional.
Tata kelola yang transparan dan akuntabel juga menjadi hal penting agar pengelolaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Ia turut mengingatkan perlunya memetakan perguruan tinggi yang sudah beroperasi di Maluku Utara. Langkah tersebut diperlukan agar pengembangan UNFAG dapat melengkapi kebutuhan pendidikan tinggi, bukan sekadar menduplikasi program studi yang telah tersedia tanpa perencanaan.
Dorong kajian akademik pendirian UNFAG
Adam berharap gagasan Universitas Fagogoru dapat ditindaklanjuti melalui forum akademik, seminar pendidikan, pemetaan kebutuhan program studi, dan pembentukan tim kajian yang melibatkan pemerintah, akademisi, tokoh adat, serta masyarakat.
Langkah awal yang diusulkannya adalah penyusunan naskah akademik untuk menilai kelayakan pendirian universitas dari aspek akademik, hukum, kelembagaan, pembiayaan, dan keberlanjutan operasional.
Ia juga mengajak masyarakat dari wilayah Maba, Patani, dan Weda untuk memandang pendidikan tinggi sebagai kebutuhan bersama dalam menyiapkan masa depan generasi muda Fagogoru.
“Ini bukan hanya gagasan Adam Basirun, bukan pula semata-mata kepentingan satu kelompok. Ini adalah ajakan untuk mulai memikirkan masa depan pendidikan anak-anak Halmahera Tengah. Kita harus berani merancang masa depan yang lebih besar, tetapi tetap realistis, terukur, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Adam menegaskan, sumber daya alam pada akhirnya dapat berkurang, sedangkan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia berkualitas dapat terus menjadi modal pembangunan apabila dipelihara dan dikembangkan.
“Kalau hari ini kita mampu membangun industri dan infrastruktur, maka kita juga harus mulai berpikir membangun pusat ilmu pengetahuan. Sudah saatnya Halteng memiliki cita-cita besar untuk menghadirkan Universitas Fagogoru. Sebab, masa depan daerah tidak cukup diwariskan melalui kekayaan alam, tetapi harus diperjuangkan melalui pendidikan,” katanya.
Gagasan pendirian Universitas Fagogoru kini menjadi tawaran pemikiran mengenai arah pembangunan Halmahera Tengah ke depan. Di tengah kekayaan sumber daya alam, perkembangan industri, dan dukungan pendidikan melalui program beasiswa, perguruan tinggi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Namun, realisasinya membutuhkan kajian kelayakan, dukungan masyarakat, kepastian pembiayaan, pemenuhan persyaratan hukum, dan komitmen terhadap mutu pendidikan agar UNFAG kelak tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga pusat pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan generasi muda di kawasan Fagogoru.* (Dir)
