 |
| Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat berbincang dengan Plt. Kepala BPJN Maluku Utara, H. Abdul Hamid Payapo. |
Penegasan tersebut disampaikan Menteri PU di sela-sela kunjungan kerjanya untuk meninjau sejumlah infrastruktur strategis di Maluku Utara, Rabu (28/10/2026). Peninjauan meliputi pekerjaan pengeboran air baku di Tidore serta kondisi infrastruktur jalan di Kota Ternate dan Tidore.
Dalam kunjungan ini, Menteri PU didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembangunan Jalan Moch. Iqbal Tamher. Hadir pula Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas PU Provinsi Maluku Utara, Sultan Tidore, Sultan Ternate, serta empat kepala unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PU di wilayah Maluku Utara. Keempat UPT tersebut meliputi BPJN Maluku Utara, BWS, BPBPK, serta BP2JK Maluku Utara.
Menurut Menteri PU, penanganan kebutuhan air bersih harus dilakukan secara terencana dan segera agar masyarakat dapat segera mengakses air bersih yang memadai. Sebagai langkah nyata, UPT Kementerian PU telah melaksanakan pengeboran air baku di Tidore. Proyek ini ditargetkan tuntas mendukung kebutuhan air masyarakat pada tahun 2026, dengan catatan kesiapan infrastruktur pendukung harus dipastikan agar manfaatnya optimal.
Selain air bersih, Menteri PU menyoroti pentingnya peningkatan layanan jalan dan jembatan untuk merajut konektivitas antarwilayah. Pembangunan dan penanganan infrastruktur ke depan diharapkan mampu menjangkau kawasan yang masih memiliki keterbatasan akses, termasuk Pulau Halmahera dan Pulau Taliabu.
Infrastruktur darat tersebut dinilai krusial untuk menopang mobilitas warga, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Perkuat Sinergi
Di samping aspek teknis pembangunan, Menteri PU mengingatkan seluruh jajaran UPT Kementerian PU di daerah agar memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah ini diperlukan agar program pembangunan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Arahan khusus juga diberikan kepada para kepala UPT untuk meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu strategis daerah, termasuk merespons secara cepat dan tepat kejadian bencana yang mengancam keselamatan warga serta merusak infrastruktur.
Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, Kementerian PU optimistis pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat berjalan semakin terarah, terintegrasi, serta menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (KH)
