Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Maskur J. Latif |
Desakan ini disampaikan Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Maskur J. Latif, di Ternate, Jumat, 20 Mei 2022.
Maskur menilai, jika anggaran itu dikelola SKPD-TP PUPR maka akan melahirkan berbagai masalah. Karenanya GMNI meminta agar Kemernterian PUPR mengalihkan anggaran tersebut ke Satker Wilayah II Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara melalui PPK terdekat.
"Kenapa harus dikelolah oleh BPJN, itu karena SKPD-TP saat ini masih tersandung sejumlah masalah dugaan indikasi korupsi pada beberapa kegiatan," tegasnya.
Maskur menyatakan, jika anggaran Sail Tidore itu di kelola BPJN Maluku Utara maka sudah pasti hasilnya terukur, terintegrasi dan profesional.
"Karena itu DPD GMNI juga meminta BPJN segera mengambil bagian secara serius untuk mensukseskan Sail Tidore," tandasnya. (red)