 |
| Aksi demonstrasi jilid III oleh Front Nakses RSUD CB Ternate di KPK, Kamis, 9 Februari 2023. (Kamera/Safrin) |
Lembaga anti rasua itu didesak segera memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat di Maluku Utara, yang diduga terlibat atas deretan kasus di RSUB Ternate.
Mereka diantaranya, Abdul Gani Kasuba (AGK) selaku Gubernur Malut, Sekda Provinsi Malut sekaligus Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BLUD RSUD CB Ternate, Drs. Samsudin Abd. Kadir, Kepala BPKAD Provinsi Malut sekaligus anggota Dewas, Dr.Ahmad Purbaya, Kadis Kesehatan Provinsi Malut yang juga anggota Dewas, Idhar Sidi Umar. Serta Mantan Direktur BLUD RSUD CB Ternate, dr. Syamsul Bahri.
Tak hanya itu, jajaran Manajemen RSUD CB Ternate juga ikut diaduhkan. Mereka dintaranya, Wadir Keuangan RSUD CB, Fatimah Abbas, Bidang Penyusunan & Evaluasi Anggaran, Safar Abd, Bendahara dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, Winarsih Abdullah.
Juga Plt. Bidang Akutansi dan sekaligus Kasubdit Verifikasi Akutansi, Sudirman Ade, Ka. Subdid Penyusunan Anggaran, Sri Utami Masuku, Ka.Subdid Perbendaharaan, Fauzia Saleh, Ka. Subdid Akutansi Keuangan, Prastuti, Ka. Subdid Evaluasi Anggaran, Riswan, dan Nadira L.Hukum sebagai Ka.Subdid Mobilisasi Dana
Perlu diketahui, desakan pemeriksaan oleh KPK itu telah disampaikan sebanyak tiga kali oleh Front Nakes RSUD CB Ternate Menggugat.
Kordinator aksi, Zainal Ilyas, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, aksi jilid III kali untuk mendesak KPK segera menuntaskan sejumlah dugaan dan Indikasi Korupsi di RSUD CB Ternate, Maluku Utara, termasuk pengelolaan keuangan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pasalnya kata dia, menagemen BLUD RSUD CB diduga kuat melakukan kong-kalikong atas pendapatn RS. Akibatnya 16 bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik kurang lebih 831 pegawai tidak dibayar, sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 9.3 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup RSUD CB Ternate. Begitu juga dengan pemotongan TTP.
Indikasi dugaan korupsi di RSUD CB Ternate itu, menurut Zaianal diantaranya
- Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kedua Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 186-00-0017010-7 dan Rekening Bank Mandiri Nomor 186-00-0014149-5, yang mana digunakan untuk menampung Dana Talangan serta Dana BPJS sebelum dipindah bukukan dengan metode pinbuk ke Rekening RSUD Chasan Boesoerie Maluku Utara, melalui Bank BPD Maluku/Maluku Utara dengan Nomor Rekening 0601024007. Dalam saldo lwal pada dua Rekening tersebut diduga masing-masing senilai Rp.5 Miliar.
- Dugaan dan indikasi pemotongan serta penggelapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan, baik pegawai negeri dan kontrak. Dengan besaran jumlah untuk Gol. III/IV sebesar Rp.1.000.000 (penerimaan bulan Januari dan Februari tahun 2022) dari besaran yang ditetapkan senilai Rp. 3.250.000,-/per bulan. Sementara tenaga Dokter sebesar Rp.5.000.000,-/per bulan terdiri dari penerimaan bulan Januari dan Februari 2022 dari besaran yang ditetapkan senilai Rp. 20.000.000,-/perbulan. Itu sebagaimana ketetapan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020, Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan RSUD Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate. Dengan jumlah pegawai ASN Untuk profesi sebagai Dokter Ahli/Spesialis sebanyak 30 Orang, ASN profesi sebagai Dokter Umum sebanyak 13 Orang, ASN profesi sebagai perawat 196 Orang, ASN Profesi Bidan sebanyak 62 Orang, ASN profesi Tenaga Kesehatan lainnya sebanyak 82 Orang, dan ASN yang bertugas dibagian Manajemen sebanyak 118 Orang serta Tenaga Kontrak sebanyak 330 Orang.
- Alokasi Dana TPP ASN dan Kontrak Tenaga Medis dan non medis yang belum dibayarkan kepada ASN/kontrak tenaga medis sebanyak 15 bulan dan non medis Dokter sebanyak 12 bulan. Itu Terhitung 3 bulan tahun 2020, 2 Bulan tahun 2021, serta 10 bulan tahun 2022, dengan besar jumlah dana TPP yang belum dibayarkan sebesar Rp.43 Miliar.
- Terdapat sisa utang BLUD RSUD Chasan Boesoerie yang belum terbayarkan sebesar Rp25.624.504.047,50 sebagaimana penjelasan Hasil Audit Triwulan III Inspektorat Provinsi Maluku Utara ter tanggal 21 November 2022.
"Kami akan terus menggelar aksi di KPK sampai dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada para pejabat yang sebumnya telah kami laporkan," ujar Zainal, Ketua LPP-Tipikor Maluku Utara saat dihubungi.*
====
Penulis: Tim
Edtor : Irawan A. Lila
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)