Gegara Hal ini, KPK Didesak Tangkap dan Adili Sekda Kota Ternate

Spanduk Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) saat menggelar aksi di depan Kantor KPK

JAKARTA - Aroma dugaan bancakan uang rakyat kembali menyeruak dari Kota Ternate. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada Rizal Marsaoly, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kota Ternate. Namanya diseret dalam pusaran dugaan pembayaran Rp2,8 miliar APBD untuk aset daerah yang secara hukum bukan lagi milik perorangan.

Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) turun ke jalan. Mereka menuding ada kejanggalan serius dalam pembayaran eks kediaman Gubernur Maluku Utara di Kelurahan Kalumpang. Uang daerah disebut mengalir ke rekening seseorang yang tidak memiliki hak kepemilikan lahan.

“Ini bukan salah administrasi. Ini indikasi kuat penyalahgunaan keuangan daerah,” tegas Koordinator Lapangan SMAK, Rizky Jauhar, dalam aksinya di Kantor KPK, Selasa (13/1/2026) kemarin seperti diberitakan Pikiran Jakarta.

Putusan MA: Aset Milik Pemerintah, Tapi Uang Tetap Cair

Fakta yang diungkap massa aksi memantik tanda tanya besar.
Rumah dinas eks gubernur telah dibeli Pemkot Ternate melalui APBD 2017. Namun, pada Februari 2018, pemerintah kota kembali mentransfer Rp2,8 miliar ke rekening Gerson Yapen, yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Padahal, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 191 K/Pdt/2013 telah menyatakan kepemilikan lahan dikembalikan kepada pemerintah. Status itu juga diperkuat LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara 2016, yang menegaskan tanah dan bangunan tersebut adalah aset sah daerah.

“Kalau aset sudah sah milik pemerintah, atas dasar hukum apa uang rakyat dibayarkan lagi?” seru Rizky.

Periode Rizal Marsaoly Disorot
SMAK menegaskan dugaan pembayaran bermasalah ini terjadi saat Rizal Marsaoly menjabat Kepala Dinas Perkim Kota Ternate. Kini, Rizal justru menempati posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah — jabatan tertinggi ASN di pemerintahan kota.

“Jabatan boleh naik. Tapi dugaan masalah lama tidak boleh dikubur. KPK harus memanggil Rizal Marsaoly,” tuntut massa.

Deretan Anggaran Fantastis Ikut Dibuka
Tak hanya soal rumah dinas, SMAK juga membongkar proyek lain yang dinilai beraroma pemborosan:

• City Sanitation Summit (CSS) 2025: anggaran Rp1,6 miliar, dinilai minim manfaat langsung bagi warga.

• Panggung Festival Pulau Hiri: proyek Rp1,2 miliar lebih, delapan tahun mangkrak, tak pernah digunakan.

“Ini potret buruk tata kelola anggaran Kota Ternate,” kecam Rizky.

Desakan: KPK Jangan Diam

Aksi ditutup dengan ultimatum keras: KPK diminta segera membuka dokumen pembayaran, menelusuri aliran dana, dan memanggil Rizal Marsaoly untuk dimintai keterangan.

“Uang rakyat bukan warisan keluarga. Jika ada dugaan penyelewengan, hukum harus bicara,” tegas Rizky.

Sementara itu Rizal Marsaoly belum berhasil dikonfirmasi hingga betita ini dipublis.**