Oknum Pimpinan OPD dan ASN di Halmahera Utara Desak Polda Malut Hentikan Perkara Bupati

Sebarkan:
Massa aksi saat melakukan unjuk rasa di depan Mapolres Halut. (Istimewa).
KAMERA TOBELO - Oknum pimpinan OPD dan Aparatur Sipil Negara, (ASN) di Kabupaten Halmahera Utara, mendesak Polda Maluku Utara untuk menghentikan perkara yang melibatkan Bupati Ir.Frans Manery dan GMKI cabang Tobelo. 

Desakan ini muncul melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi ASN bela Bupati Halmahera Utara di depan Mapolres Halut pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Massa aksi terlihat menggunakan pick up beserta sound sistem dengan spanduk yang bertuliskan "Kapolres Halut segera tangkap oknum  yang melakukan pencemaran nama baik Bupati Halut," ini dikordinator oleh Kasatpol PP Muhammad Kacoa.

Muhammad Kacoa dalam bobotan orasinya menyampiakan kegelisahan masyarakat khususnya ASN dilingkup pemerintah daerah.

"Kita adalah satu, kita adalah sama jika pemimpin kita di cabik- cabik di maki-maki yang pastinya kita merasa sedih, kita merasa terpanggil untuk melaksanakan aksi seperti ini," ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada Kapolres Halmahera Utara agar segara mengusut para oknum-oknum yang memprovokasi masalah ini demi kepintingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

"Kami melakukan aksi hari ini adalah salah satu bentuk bahwa haram hukumnya mengganggu pemerintah atau Bupati, karena Bupati adalah simbol rakyat Halmahera Utara. Oleh karena itu, kami mengutuk keras kepada oknum-oknum yang telah mengganggu stabilitas sosial dan politik di daerah," pungkasnya.

"Jika perkara ini masih terus berlangsung maka saya bisa memastikan aksi ini akan terus berlanjut hingga adanya titik terang dalam perkara ini," sambungnya.

Sementara itu, salah satu orator massa aksi Fuji mengatakan, proses perkara hukum yang melibatkan Ir. Frans Manery telah di cabut oleh para pelapor akan tetapi ada oknum lain yang masih melakukan provokasi terhadap kasus tersebut di Polda Maluku Utara.

Orasi ini sebut Fuji, sebagai representasi daerah kepada provinsi sebagai representasi Polres Halmahera Utara di Polda Maluku Utara bahwa tentunya secara psikis dan psikologi akan mengganggu stabilitas struktrur sosial bahkan elemen - elemen strategis akan menjadi gangguan stabilitas dan netralisasi kondisi di Halmahera Utara.

"Kami benar-benar paham dengan kondisi sosial bahkan tingkat maksimal dari keamanan di Halut pada saat ini, jika benar di suatu waktu nanti Bupati di paksa dan di jerat oleh Polda Maluku Utara maka tidak menutup kemungkinan di Halut akan menjadi salah satu tempat yang menjadi sorotan publik akhir-akhir nanti," kata Fuji.

Pihaknya juga menambahkan, hal ini sengaja disampaikan secara umum kepada masyarajat untuk lebih teliti dan membaca oknum-oknum yang memprovokasi Bupati Halmahera Utara bahkan berita-berita yang beredar tentang Bupati di panggil oleh Polda Maluku Utara.

"Oleh karena itu kami meminta kepada pihak kepolisian untuk menetralisasi kondisi sosial di Halmahera Utara maka ini sebagai representasi masyarakat Halut kepada Polda Maluku Utara untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang memprovokasi terhadap kasus ini." tandasnya.

====
Penulis : Rustam Gawa.
Editor    : Rustam Gawa.

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini