 |
| Dinas PMD Kota Tidore saat menggelar konferensi pers, Rabu 26 Februari 2025. |
Laporan tersebut buntut dari pemberitaan dengan judul 'Dugaan Korupsi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan: Walikota dan Kades Diduga Terlibat' yang terbit pada Selasa (25/2/2025)
Ketua Apdesi Kota Tidore, Muchlis Malagapi mengatakan, pemberitaan media tersebut sangatlah keliru. Apalagi tanpa adanya konfirmasi kepada sumber untuk memastikan informasi dan data yang diperoleh wartawan.
"Secara keseluruhan kami tidak menerima pemberitaan tersebut, karena tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi," katanya saat menggelar konfrensi pers di Dinas PMD Kota Tidore, Rabu 26 Februari 2025.
Berita Kpksigap yang ditulis oleh wartawan Rusli Halil menyebutkan 3 kepala desa di kecamatan Oba Tengah diduga telah menggelapkan anggaran desa sekitar Rp300 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2024.
Dimana pihak yang disebutkan dalam pemberitaan itu diantaranya kepala desa Lola, kepala desa Beringin Jaya dan kepala desa Akesai.
"Kami ingin mendapat kesempatan dan ruang untuk memberikan penjalasan berkaitan dengan pemberitan yang menurut kami ini tidak fair," kata Muchlis yang juga kepala desa Maitara Tengah ini.
Sementara Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Tidore Kepulauan, Iswan Salim mengatakan, isi pemberitaan yang menyebutkan sejumlah kepala desa diduga melakukan penyimpangan dan menggelapkan dana desa 2024 sangatlah tidak mendasar.
Menurut Iswan, diksi yang dipakai dalam berita tersebut tidaklah tepat dan bisa menjadi informasi yang sesat. Dimana disebutkan dugaan penyimpangan kepala desa berdasarkan indikasi defisit Rp300 juta per desa.
Anehnya lagi, defisit yang disebutkan itu diduga digunakan untuk kepentingan Pilkada 2024 oleh Wali Kota Tidore.
"Perlu kami luruskan bahwa, penggunaan kata defisit ini sudah memiliki makna yang lain. Defisit ini pengertiannya adalah pengeluaran desa itu lebih besar dari pendapatan. Jadi sangat tidak jelas kata defisit dalam pemberitaan ini," ujarnya.
Setelah dikroscek kata Iswan, data yang digunakan oleh wartawan Kpk sigap yaitu data laporan realisasi dana desa semester 1 tahun 2024. Data tersebut dicek oleh wartawan per 14 Desember 2024.
Menurutnya, yang ditafsirkan wartawan Kpk Sigap sebagai defisit itu sebenarnya adalah laporan realisasi dana desa semester 1. Dimana laporan realisasi penggunaan dana desa semester 2 belum disampaikan saat dicek oleh wartawan.
Ia menjelaskan, dalam ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 68 sampai 71 menyebutkan bahwa laporan realisasi dana desa disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Sedangkan laporan semester 2 disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.
"Artinya bahwa yang bersangkutan (wartawan) saat cek data ini per 14 Desember adalah laporan semester 1, otomatis semester duanya belum terealisasi," jelasnya.
Ia juga menyayangkan wartawan Kpk Sigap ketika menulis berita tersebut tidak mengkonfirmasi ke pihaknya. Padahal data yang dipakai oleh wartawan itu bersumber dari Kemendagri yang merupakan data yang disampaikan oleh Dinas PMD Kota Tidore.
Iswan selanjutnya memperlihatkan realisasi dana desa se-Kota Tidore Kepulauan per 31 Desember 2024. Data yang telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri itu menunjukan DD desa Lola sebesar Rp748.928.000 telah teralisasi 100. Sementara desa Beringin Jaya dengan DD sebesar Rp686.106.000 juga telah terealisasi 100 persen. Begitu pula dengan dengan desa Akesai yang memiliki DD 2024 sebesar Rp665.434.000 juga telah terealisasi 100 persen.
"Pencairan dana desa itu 2 tahap. Yang pertama itu 40 yang kedua itu 60 persen," jelasnya.
Dari laporan realisasi itu, menunjukan bahwa desa Lola, Akesai, dan Beringin Jaya tidak memiliki sisa anggaran ataupun defisit dalam penggunaan dana desa 2024, sebagaimana yang diberitakan media Kpk Sigap.
Olehnya itu ia menilai, pemberitaan media Kpk Sigap soal dugaan penyimpangan realisasi dana desa sangatlah keliru. Apalagi media tersebut tidak menggambarkan secara utuh fakta sebenarnya terkait laporan dana desa.
"Kami berharap dan kami tegaskan, agar media Kpk Sigap juga memuat klarifikasi ini dalam waktu 1 kali 24 jam. Karena ini juga pemberitaan yang kami anggap salah juga bohong dan fitnah, maka kami tetap menindaklanjuti ini ke dewan pers," tegasnya.
Kepala desa Lola, Irwan Ajam mengungkapkan, terkait dengan isi berita yang menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan dana desa yang melibatkan Wali Kota Tidore tidak pernah dikonfirmasi oleh wartawan Rusli Halil.
Adapun yang dikonfirmasi oleh Rusli Halil kata Irwan, yaitu soal penggunaan laporan dana desa. Namun wartawan Kpk Sigap yang juga warga desa Lola itu tidak menerima penjelasannya terkait laporan penggunaan DD.
"Mereka mau itu saya sampaikan laporan keuangan secara rinci ke masyarakat. Lalu saya jelaskan dia, begini Uci (Rusli) kalau laporan kepala desa terkait keuangan itu dilaporkan ke pemerintah, masyarakat itu adalah hasil kegiatannya," ungkapnya.
Ia mengaku, wartawan yang menghubunginya melalui sambungan telpon itu tetap tidak menerima apa yang ia jelaskan. "Karena dia ngotot saya langsung blok dia punya nomor. Karena semakin saya jelaskan dia tidak akan terima," ucapnya.
Setelah itu kata Irwan, ia menggelar rapat bersama warga dan menunjukan APBDes 2024. Jika ada yang tidak sesuai kegiatan kata dia, silakan warga laporkan dirinya ke pihak Inspektorat atau penegak hukum.
"Tapi mereka tidak melaporkan saya, tapi selalu ada pemberitaan terus. Saya pikir dari pada begini terus lebih baik saya minta Inspektorat periksa saya. Saya sudah menyurat ke Inspektorat untuk periksa saya (laporan realisasi APBDes 2024)," ucapnya.
Sementara itu Kepala desa Beringin Jaya, Muhammad Judda mengaku pernah dikonfirmasi oleh wartawan Rusli Halil soal laporan dana desa 2024. Karena terkendala jaringan telpon, ia meminta wartawan untuk menemuinya langsung supaya penjelasannya lebih detail. Namun dalam pemberitaan ia disebutkan tidak merespon konfirmasi wartawan.
"Kalao diketik persoalan itu 15 (lembar) hvs tidak habis. Jadi kalau boleh saya menunggu bapak datang saja, kalau persoalan tiket nanti saya tanggulangi, yang penting persoalan ini dia jelas," ungkapnya.
Sementara kepala desa Akesai, Ma'afud Abd. Rachman mengaku pernah dikonfirmasi Rusli Halil soal penggunaan dana desa 2024. Saat itu wartawan Kpk Sigap ini menghubunginya melalui pesan whatsaap.
"Dia pink ke saya saja. Terus dia kirim data terkait penggunaan dana desa Akesai ada Rp600 juta sekian. Karena saya sudah gunakan Ro300 juta sekian, lantas dia tanya ke saya kenapa minus 300," ungkapnya.
Ia kemudian menanyakan maksud wartawan soal pertanyaan minus Rp300 juta dari dana desa. Padahal yang dimaksud wartawan kata Ma'afud, adalah dana desa Rp665.434.000 itu dikurangi Rp240 juta sekian yang merupakan kegiatan pada semester 1, sehingga masih minus sekitar Rp300 juta sekian.
"Mungkin karena dia ambil itu data semester 1 jadi dia bilang saya ada penyimpangan Rp300juta itu," jelasnya.
Ia mengaku terkejut ketika ada berita yang muncul memuat namanya yang turut diduga melakukan penyimpangan penggunaan dana desa 2024.
"Yang saya sesalkan tidak ada wawancara, tidak ada konfirmasi saat dia naikkan berita ini," katanya.
Ia juga mengaku, wartawan Rusli Halil bahkan mengirim data pengelolaan keuangan dana desa hampir seluruh desa kepadanya.
"Dia seakan menunjukan bahwa dia mau beritakan kades-kades punya pengelolaan keuangan desa yang tidak baik," pungkasnya.
Saat ini, pihak Apdesi dan Dinas PMD Kota tengah menyiapkan materi pengaduan media Kpk Sigap dan wartawannya, Rusli Halil ke Dewan Pers di Jakarta.
"Kami akan menggunakan kuasa hukum, biar lebih terarah," ucap Iswan.*
