 |
"Usai acara paripurna pidato Walikota di gedung DPRD, kami tim 3 yang ditunjuk Walikota langsung melakukan rapat", ucap Abdul Hakim Adjam, Staf Ahli Wali Kota selaku koordinator tim pada saat memimpin rapat tim 3 pengendalian inflasi tersebut.
Ia mengatakan instruksi Walikota untuk pengendalian inflasi dalam 100 hari kerja ini perlu dilaksanakan secepatnya, sebab keinginan Walikota dan Wakil Walikota dalam memastikan kebijakan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
“Mengingat momentum ramadhan dan lebaran 1446 H ini perlu diantisipasi secara serius karena sangat berpengaruh pada stabilitas harga,” jelasnya.
Dia bilang pasca mengikuti Retreat di Magelang, Walikota sangat tegas mendorong kebijakan 100 hari yang berpihak kepada masyarakat Kota Tidore Kepulauan, tanpa kecuali.
"Apapun programnya yang penting untuk masyarakat, kami siap tindaklanjuti arahan beliau," paparnya.
Sementara itu, Ketua tim 3 yang juga Inspektur Daerah, Arif Radjabessy, mengatakan yang diinginkan Walikota dalam upaya pengendalian inflasi adalah dengan menggelar pasar gratis untuk masyarakat rentan dan tidak mampu.
“Kalau dulu kita melakukan operasi pasar murah, kali ini pa Walikota meminta dikaji tentang kebijakan pasar gratis untuk mengurangi beban masyarakat. Pa Wali sangat memperhatikan kondisi masyarakat dan daya beli di tengah momentum ramadhan ini," jelas Inspektur.
Arif bilang hasil kajian tim telah merumuskan beberapa opsi kebijakan pasar gratis, seperti melalui Bantuan Pangan oleh Dinas Ketpang, Bantuan Bapok oleh Dinas Perindagkop, Bantuan Bahan Perikanan oleh Dinas Perikanan, Bantuan Pupuk oleh Dinas Pertanian dan Bantuan Peralatan Naker oleh Disnakertrans. Namun ada kata dia, opsi lain yang dilakukan dalam situasi mendesak yang bisa dibiayai dari dana tak terduga, yaitu melalui program bantuan sosial.
"Sebagaiman Juknis Mendagri tahun 2022, mengisyaratkan bantuan gratis untuk pengendalian inflasi dilakukan melalui bantuan sosial untuk kelompok rentan," katanya.
“Meskipun demikian kami akan melaporkan semua opsi ini kepada pak Walikota pada hari Senin pekan depan. Kami akan menawarkan beberapa opsi kepada pak Wali untuk dapat disesuaikan dengan regulasi dan kondisi saat ini,” tuturnya.
Arif Radjabessy juga mengatakan selain opsi operasi pasar gratis, tim 3 juga menetapkan satu data sebagai sasaran penerima. Satu data penerima harus bersumber dari DTSEN atau DTKS yang ada di Dinas Sosial untuk memastikan penerima bantuan sosial nanti adalah kelompok miskin dan rentan.
Adapun Tim 3 Pengendalian Inflasi untuk 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Staf Ahli Abdul Hakim Adjam, Inspektur Daerah, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis PMD, Kadis Nakertrans dan Kadis Pertanian. Selain itu terdapat pejabat eselon 3 yang turut hadir seperti Sekretaris Perindagkop, Sekretaris Dinsos, Sekretaris BPKAD, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum dan sejumlah kepala bidang, koordinator PKH, dan fungsional terkait.* (dar/red)
