Di Hadapan Sultan Tidore, Mendagri Tegaskan tak Perlu Bicara DOB Sofifi

Foto bersama Sultan Tidore dan Mendagri di acara Wisuda Angkatan ke 32, di IPDN Jatinangor, Rabu (23/7/25).

TIDORE - Menyikapi isu Daerah Otonomi Baru (DOB) yang menjadi polemik di kalangan Masyarakat Maluku Utara khususnya Pulau Tidore dan Wilayah Oba. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Muhammad Tito Karnavian menegaskan untuk tidak perlu berbicara soal Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Ngapain bicara DOB," tegasnya.

Penegasan ini, disampaikan di hadapan Sultan Tidore, H. Husain Sjah, saat ditemui usai acara Wisuda Angkatan ke 32, di IPDN Jatinangor, Rabu (23/7/25).

Menurut Tito, membangun Ibu Kota, tidak perlu membentuk suatu Kota. Ia lantas mencontohkan semisal beberapa Daerah yang pusat pemerintahannya tidak berstatus Kota, seperti Manokwari di Provinsi Papua Barat, Mamuju, di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

"Saya sudah sampaikan di Sherly (Gubernur Maluku Utara) dan teman-teman yang lain. Di Manokwari itu bukan Kota, melainkan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat, meskipun tidak ada Kota, tapi ibu kotanya tetap jalan juga. Jadi, tidak harus Gubernur itu berkantor di satu Kota," ungkap Tito, dihadapan Sultan Tidore.

Tito lantas mengingatkan kepada Jou Sultan Tidore, untuk tidak perlu khawatir terkait dengan adanya DOB Kota Sofifi, bahkan ia memastikan, Kemendagri tidak akan merealisasikan persoalan tersebut.

"Bapak (Sultan) jangan khawatir, di tempat Saya, Kemendagri, barang itu tidak akan jadi. Tetap pemerintahannya di sana (Sofifi) tapi tidak harus menjadikannya Kota," ujarnya.

Kendati demikian, Tito mengaku, persoalan DOB Kota Sofifi, akan ditindaklanjuti apabila pembangunannya sudah mulai ditata dengan bagus, dan Kota Tidore Kepulauan sudah bisa mandiri secara baik.

Senada disampaikan Sultan Tidore, H. Husain Syah, ia mengaku, dari pertemuan singkat itu, Mendagri mengatakan, kalau sampai saat belum ada pemekaran-pemekaran khusus yang berkaiatan dengan Kota Madya di Maluku Utara.

Bahkan mendagri memastikan, dalam waktu dekat tidak akan ada, karena tekendala faktor anggaran. Sehingga masih membutuhkan proses waktu yang sangat panjang.

"Jangan karena persoalan Daerah Otonomi Baru (DOB) membuat kita harus bersengkata dan terpecah belah, karena itu semua akan membuat kita rugi," tutur Sultan.*

====
Penulis: Aidar Salasa
Editor   : Tim Redaksi