 |
| Ilustrasi anggota DPR. (Detik.com) |
Terkait hal itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore, Hj. Asma Ismail belum mengambil sikap. Menurutnya faraksi PKB yang merupakan gabungan dari Partai PKB dan PKS, sehingga dirinya tidak bisa mendahului keputusan fraksi.
"Saya tidak bisa mewakili fraksi, karena Fraksi PKB bukan Fraksi utuh, sehingga hal ini akan kita bicarakan secara internal, hasilnya seperti apa baru kita umumkan ke media," ungkapnya, Rabu, (3/9/25)
Sementara itu, anggota Fraksi PKB lainnya dari Partai PKS, yakni Faisal Mahmud, mengatakan, segala bentuk perubahan atau revisi tunjangan DPRD sangat bergantung pada regulasi yang berlaku dari Pusat maupun di Daerah.
Penentuan besaran tunjanga, kata dia juga harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, terutama dari pendapatan asli daerah (PAD). Jika dalam beberapa tahun PAD mengalami penurunan, maka secara otomatis tunjangan dan hak-hak lain anggota dewan juga harus disesuaikan.
"Intinya, semua kebijakan itu pada akhirnya kembali untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.
Semenetara itu, Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) belum bisa memberikan tanggapan. Sikap tersebut disampikan ketua Fraksi DKI, Yusuf Bahta, saat diwawancarai sejumlah Awak Media Di Gedung DPRD kota Tidore, Rabu (3/9/25).
Menurutnya, Fraksi DKI merupakan gabungan tiga partai politik, yakni Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat, sehingga perlu dilakukan pertemuan dengan anggota fraksi untuk membahas terkait kebijakan yang nantinya dialakukan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan.
"Saya belum bisa berkomentar, karena Fraksi ini bukan fraksi utuh, jadi nanti akan dibicaran secara internal, baru bisa saya komentar di media," ungkapnya.
Disisi lain, Anggota Fraksi Amanat Demokrat Nasionalis (Adem), Mochtar Djumati, merespon baik dengan penyataan walikota yang bakal merevisi besaram Tunjangan bagi Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Tidore.
"Secara pribadi Saya sangat setuju, selama kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat," tegas Politisi Partai Nasdem Kota Tidore ini.
Ia menambahkan, kebijakan Wali Kota Tidore, tentunya sudah melalui berbagai usulan dan masukan dari berbagai elemen, baik dari masyarakat, organisasi kepemudaan maupun Tim ahli Walikota.
"Apa yang disampaikan Wali Kota kemudian sesuai dengan aturan, bagi saya tidak ada masalah," tegas Anggota DPRD Kota Tidore 2 Periode ini.
Untuk diketahui, rencana pengurangan besaran tunjangan di DPRD Kota Tidore Kepulauan, yang nantinya dilakukan oleh Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, terdiri dari 4 item tunjangan. Diantaranya, Tunjangan Perumahan Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Tidore senilai Rp 4,4 Miliar, Tunjangan Transportasi senilai Rp 3,5 Miliar, Tunjangan Kesejahteraan Anggota dan Pimpinan senilai Rp 4,5 Miliar dan Tunjangan Komunikasi Instensif Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp 3,1 Miliar.*
====
Penulis: Aidar Salasa
Editor : Tim Redaksi
