KUA-PPAS 2026 Halmahera Utara Dirancang Rp. 1,15 Triliun, Pendapat Transfer Menurun

Sebarkan:
Suasana penyerahan dokumen KUA-PPAS tahun 2026. (Istimewa) 
TOBELO - Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara resmi menyampaikan rancangan dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2026 sebesar Rp.1,15 triliun pada rapat paripurna.

Rapat tersebut berlangsung di gedung DPRD Halmahera Utara. Rabu, (1/10/25)

Dihadiri oleh Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad,Ketua DPRD Christina Lesnussa, Wakil Ketua I Inggrid Paparang, Wakil Ketua II Abdillah Bailussy beserta Forkopimda dan para pimpinan OPD.

Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad dalam penyampaian nya mengatakan, bahwa penyampaian KUA-PPAS adalah kewajiban konstitusional dan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan sesuai prosedur.

Orang nomor dua di pemkab Halut itu juga bilang, enam fokus pembangunan yang masuk dalam KUA-PPAS 2026 itu berupa peningkatan investasi daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, peningkatan hasil produksi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, energi, perdagangan,serta perindustrian.

Percepatan penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah terisolir peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun Peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya penanganan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pasar kerja.

Ia juga menyebutkan bahwa, target pendapatan daerah APBD 2026 sebesar Rp1,158 triliun, meski anggaran transfer mengalami penurunan sekitar Rp119 miliar.

"Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal,"ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Christina Lesnussa menekankan pentingnya KUA-PPAS yang rasional dan terukur agar realisasi anggaran tidak terganggu.

"DPRD dan pemerintah daerah sepakat membentuk badan pendapatan daerah untuk lebih fokus mengoptimalkan pendapatan sesuai target," tuturnya. 

“Dengan adanya badan ini, kami berharap peningkatan pendapatan daerah dapat lebih terfokus dan sesuai target." tandasnya.

====
Penulis : Tim. 
Editor    : Redaksi.

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini