 |
| Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, SE menyampaikan Pidato jawaban terhadap pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. |
TIDORE - Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2025–2026, di Gedung DPRD Tidore Kepulauan, Selasa (25/11/2025).
Dalam pidatonya, Wali Kota menyoroti tiga aspek utama yang menjadi perhatian, masukan, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD. Tiga aspek tersebut meliputi:
• Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Strategi pemerintah dalam menutupi defisit APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp174.129.715.339.
• Prioritas belanja daerah, terutama untuk memperkuat pelayanan dasar pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pengembangan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan yang telah memberikan pandangan umum terkait Ranperda APBD 2026. Semua masukan dan saran tersebut menjadi perhatian penting bagi kami dalam penyempurnaan dokumen APBD,” ujar Wali Kota.
Optimalisasi PAD dan Reformasi Tata Kelola Pajak
Menanggapi arah kebijakan fiskal daerah, Wali Kota menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat strategi optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi secara komprehensif, terutama pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong digitalisasi sistem pajak dan retribusi serta mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan wajib pajak. Pengawasan pengelolaan pajak juga dipertegas guna mencegah potensi penyimpangan.
Pemerintah akan melakukan penataan aset daerah melalui audit menyeluruh terhadap aset-aset yang belum dimanfaatkan optimal dan mengalihkannya untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan pendapatan. Sinergi lintas OPD dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan opsen pajak menjadi bagian dari strategi peningkatan penerimaan daerah.
Langkah Strategis Menutup Defisit
Untuk menutup defisit APBD 2026, pemerintah menempuh sejumlah langkah strategis, antara lain pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memperoleh alternatif sumber pembiayaan lainnya.
“Dengan dukungan DPRD, kami yakin Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan program prioritas di tahun 2026. Meski dalam keterbatasan fiskal, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan,” ujar Wali Kota.
Prioritas Infrastruktur dan Sektor Unggulan
Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan ketersediaan infrastruktur dasar yang diperlukan masyarakat untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.
Pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.*
====
Penulis: Aidar Salasa
Editor : Tim Redaksi
