 |
HALSEL - Buruknya kondisi transportasi laut di wilayah kepulauan Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel) kembali menuai sorotan keras. Kali ini, kritik datang dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI) yang menyatakan sikap tegas atas ketidakpastian operasional transportasi laut, khususnya terkait keberadaan KM Venecian di Pelabuhan Laut Indari.
Dalam keterangan kepada awak media, Alfian M. Hamza menegaskan bahwa transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Menurutnya, laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan jalur utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kehidupan sosial warga.
“Namun hingga hari ini, akses transportasi laut justru dibiarkan tidak pasti, tidak adil, dan sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Negara seolah absen di wilayah kepulauan Desa Indari,” tegas Alfian saat ditemui wartawan.
Ia mengungkapkan, di Pelabuhan Indari, ketidakpastian jadwal kapal telah menjadi persoalan kronis yang terus berulang tanpa solusi nyata. Masyarakat kesulitan melakukan mobilitas antarwilayah. Pelajar dan mahasiswa yang hendak kembali ke tempat studi kerap terhambat karena tidak adanya kepastian jadwal. Begitu pula pasien yang membutuhkan rujukan medis ke Labuha maupun Ternate terpaksa menunggu berhari-hari akibat kapal yang tidak singgah.
Distribusi barang kebutuhan pokok pun ikut terdampak. Harga sembako disebut melonjak karena keterlambatan pasokan. Kondisi ini dinilai sebagai bukti nyata kegagalan negara dalam menjamin hak dasar masyarakat kepulauan untuk memperoleh akses transportasi yang layak dan berkeadilan.
Lebih anomali lagi terjadi pada pola rute KM Venecian. Alfian menjelaskan bahwa kapal tersebut hanya singgah di Desa Indari saat berlayar dari arah Labuha menuju Kota Ternate. Namun ketika kembali dari Ternate, kapal yang sama tidak lagi singgah di Indari.
“Situasi ini sangat merugikan rakyat kecil. Keberadaan KM Venecian hanya singgah di Desa Indari setelah menuju Kota Ternate, sementara saat balik dari Kota Ternate tidak lagi singgah. Ini jelas tidak adil dan menyulitkan masyarakat,” ujarnya.
IPMI menilai kebijakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Jika Indari masuk dalam jalur resmi pelayaran, seharusnya kapal memiliki pola singgah yang konsisten dan tidak diskriminatif. Ketidakteraturan ini dianggap mencerminkan lemahnya pengawasan dan minimnya keberpihakan terhadap wilayah pesisir.
Atas kondisi tersebut, IPMI mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Dinas Perhubungan, agar segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap pola operasional kapal, transparansi jadwal pelayaran, serta komitmen pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat kepulauan.
Alfian juga mengingatkan agar tidak ada praktik “bermain di belakang layar” yang mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan segelintir pihak. Menurutnya, transportasi laut bukan sekadar urusan bisnis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Pemerintah daerah jangan tutup mata. Jangan sampai masyarakat pesisir terus menjadi korban kebijakan yang tidak transparan. Kami menuntut kepastian jadwal, keadilan rute, dan kehadiran negara yang nyata di Pelabuhan Laut Indari,” tegasnya.
IPMI menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak segera direspons, mereka akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial. Bagi masyarakat Indari dan wilayah kepulauan lainnya, kepastian transportasi laut bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar untuk bertahan dan berkembang di tengah keterisolasian geografis.*
====
Penulis: Punkzul
Editor : Tim Redaksi
