 |
| Pagawai Pemkot Ternate saat apel. (Istimewa) |
Kondisi ini memicu tanda tanya publik. Pasalnya, informasi yang beredar menyebutkan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah disalurkan sejak H-10 sebelum lebaran. Namun, realisasi di lapangan justru berbanding terbalik.
Data menunjukkan, pendapatan transfer dari pemerintah pusat melalui TKD telah terealisasi sebesar Rp127,39 miliar atau 18,24 persen dari target Rp698,52 miliar. Ironisnya, dana tersebut belum bisa dinikmati para ASN Pemkot Ternate untuk kebutuhan lebaran.
Situasi ini membuat banyak pegawai harus “gigit jari” di momentum hari besar keagamaan yang identik dengan lonjakan kebutuhan ekonomi.
Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate memastikan bahwa pembayaran gaji dan THR akan dilakukan pada awal April. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kota Ternate, Amiruddin Abd Hamid, menyatakan seluruh proses administrasi dan kesiapan anggaran sebenarnya telah rampung.
“Insya Allah tanggal 1 April gaji dan THR ASN Pemkot Ternate akan dibayar sekaligus. Semua sudah kami siapkan, termasuk administrasi dan anggaran,” ujarnya, Kamis (19/3) lalu.
Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly, sebelumnya juga menjanjikan pencairan THR mulai Senin (16/03/2026) lalu. Namun realisasinya janji tinggal janji.
Meski demikian, keterlambatan ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengelolaan keuangan daerah, terutama menyangkut sinkronisasi antara dana transfer pusat dan realisasi belanja pegawai.
Sorotan juga datang dari DPRD Kota Ternate. Informasinya, para wakil rakyat akan segera memanggil pihak Pemerintah Kota Ternate untuk menggelar rapat dan meminta penjelasan resmi.
DPRD menyesalkan keterlambatan tersebut. Mereka menilai, jika anggaran yang telah dialokasikan untuk pembayaran THR justru digunakan untuk membiayai kegiatan lain, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Kalau benar anggaran THR dipakai untuk kegiatan lain, ini serius. Pemerintah wajib menjelaskan. Bahkan berpotensi ada sanksi dari pemerintah pusat,” ungkap salah satu sumber di DPRD, Kamis (26/3).
Isu dugaan pergeseran anggaran ini semakin menguat di tengah masyarakat. Publik mendesak Pemerintah Kota Ternate transparan dalam menjelaskan penyebab keterlambatan, agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
Apalagi, informasi yang beredar menyebutkan anggaran THR diduga telah digunakan untuk membiayai kegiatan lain sebelum hak ASN dibayarkan. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari pihak Pemkot Ternate terkait isu tersebut. * (Red)
